MataMaduraNews.com – BANGKALAN – Ketidakjelasan APBD Bangkalan tahun 2017 hingga memasuki bulan ketiga menjadi masalah yang tidak bisa disepelekan. Bahkan, ada yang menganggap masalah tersebut harus ditangani serius, karena pemerintah dianggap lamban dalam menyelesaikan masalah APBD.
Baca Juga:Â APBD 2017 masih Buram, Ini Kata Sekda Bangkalan?
Hal itu disampaikan oleh ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi. Ia mengatakan bahwa lambannya eksekutif mengurus APBD adalah masalah serius yang tidak bisa di anggap remeh. Padahal, di bulan ketiga ini pembangunan sudah mulai harus dilakukan. “Wah, ini problem serius mas, eksekutif sangat lamban menangani masalah ini,” ujarnya saat dihubungi MataMaduraNews.com, Sabtu (04/03/2017).
Imron-sapaan akrab menambahkan, alasan yang disampaikan oleh eksekutif bahwa masih terkandala masalah teknis administrasi berupa penyesuaian hasil evaluasi gubernur tidak masuk akal. Menurutnya, secara strategis APBD 2017 sudah selesai dan tinggal realisasi. “Menurut saya alasan eksekutif itu tidak logis, karena APBD ini sudah selesai dan sudah tidak ada masalah,” tegas Ketua DPRD Bangkalan.
Bahkan, Imron mengaku pernah konsultasi dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait APBD Bangkalan 2017. “Saya pernah konsul dengan Pemprov dan mereka mengatakan bahwa nomor registrasinya sudah keluar, saya tidak paham jika eksekutif bilang masih ada masalah, masalah apa?,” ungkapnya.
Baca Juga:Dua Bulan Tanpa Aktivitas APBD, Dewan Bangkalan Desak Eksekutif Untuk Realisasi
Ia berharap pihak eksekutif bisa bekerja secara lebih efektif dalam menyelesaikan APBD yang belum bisa di realisasikan. Jika masalah tersebut berkepanjangan yang dikorbankan pasti masyarakat Bangkalan. “Pihak eksekutif ini harus bekerja lebih efektif agar APBD bisa cepat dirasakan oleh masyarakat,†harapnya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Bangkalan Bahirudin menganggap permasalahan APBD Bangkalan yang tak kunjung selesai bukan hanya tanggung jawan eksekutif, namun juga tanggung jawab legislatif. Menurutnya, selama ini pihak legislatif tidak pernah menggunakan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif secara baik. “Seharusnya legislatif itu menggunakan langkah konkrit dalam menggunakan fungsinya,” tuturnya.
Baca Juga:Â Lagi, Pembunuhan Misterius Terjadi di Bangkalan
Bahirudin menambahkan, Pemerintah Bangkalan sudah tidak bisa di harapkan lagi sekarang. Jadi, ia meminta kepada pihak legaslatif agar segera menggunakan fungsi kontrolnya sesuai denga aturan yang ada. “Kan ada hak interpelasi, ya gunakan itu jangan hanya diam, atau kalau di fraksi-fraksi bisa mengarahkan kader partainya,” tegasnya.
Reporter: Agus, Mata Bangkalan
Editor: Syahid
