(Merespons Kritik TikToker Ainur Syarmilo terhadap Sikap Mas Rio, Bupati Situbondo)
matamaduranews.com-Di era media sosial, kepemimpinan kepala daerah tidak lagi hanya dinilai dari kebijakan dan hasil kerja, tetapi juga dari seberapa sering tampil di ruang digital. Menyapa warga melalui siaran langsung (live) di TikTok kini kerap dianggap sebagai simbol kedekatan dengan masyarakat, bahkan menjadi ukuran keberhasilan seorang pemimpin.
Fenomena ini terlihat pada sosok Mas Rio, Bupati Situbondo, yang mendapat banyak sanjungan dari warganet. Popularitasnya meluas hingga memunculkan komentar dari netizen di luar daerah yang ingin “menukar” bupati mereka dengan Mas Rio.
Perbandingan pun muncul: ada kepala daerah yang dinilai dekat dan merakyat karena aktif di media sosial, sementara yang lain dianggap jauh karena jarang tampil di ruang digital.
Namun, pandangan tersebut tidak selalu diterima begitu saja. Seorang TikToker asal Sumenep dengan akun Batu Kencana, bernama Ainur Syarmilo, menyampaikan kritik yang cukup tajam. Ia menilai bahwa kekaguman masyarakat seharusnya tidak berhenti pada aktivitas di media sosial, tetapi harus melihat hasil pembangunan yang nyata.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa seorang kepala daerah tidak harus sering live untuk dianggap berhasil. Menurutnya, ada pemimpin yang jarang tampil di media sosial, tetapi mampu menjaga stabilitas anggaran, memastikan pembangunan berjalan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kritik tersebut mencerminkan kegelisahan yang lebih luas: apakah masyarakat mulai menilai kepemimpinan berdasarkan popularitas digital, bukan berdasarkan kinerja substantif?
Fenomena seorang bupati yang sering live di TikTok dan mendapat banyak sanjungan—seperti yang terjadi pada Mas Rio—sebenarnya bukan sekadar soal gaya komunikasi. Hal ini mencerminkan perubahan cara masyarakat menilai pemimpin: dari kerja nyata menuju persepsi digital.
Kepemimpinan Digital: Antara Komunikasi dan Pencitraan
Dalam teori komunikasi politik modern, media sosial dipandang sebagai instrumen penting untuk membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Platform seperti TikTok memungkinkan kepala daerah menyampaikan pesan secara cepat, langsung, dan emosional.
Komunikasi publik yang efektif memang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, komunikasi yang terlalu menekankan citra tanpa diimbangi hasil kerja berisiko menciptakan kesan semu tentang kepemimpinan.
Publik bisa melihat pemimpin yang aktif dan responsif, tetapi belum tentu melihat pemerintahan yang efektif.
Substansi Kepemimpinan Tidak Bisa Digantikan Popularitas
Dalam perspektif administrasi publik, kepemimpinan yang efektif tidak diukur dari frekuensi tampil di media, melainkan dari kualitas kebijakan dan dampak pembangunan. Ukuran utama kepemimpinan tetap berada pada hal-hal yang konkret, seperti:
Kualitas pelayanan publik
Ketepatan kebijakan
Efisiensi pengelolaan anggaran
Dampak pembangunan bagi masyarakat
Pemimpin yang baik bukan hanya mampu berkomunikasi, tetapi juga mampu membangun sistem yang berjalan secara konsisten.
Sebaliknya, jika kepemimpinan terlalu bergantung pada popularitas digital, maka muncul risiko pergeseran orientasi: dari kerja menuju pencitraan.
Mengapa Pemimpin yang Sering Tampil Mudah Disanjung?
Secara psikologis, masyarakat cenderung menilai sesuatu berdasarkan apa yang sering mereka lihat. Ketika seorang pemimpin aktif di media sosial, menyapa warga, dan menerima banyak pujian, maka terbentuk persepsi bahwa ia bekerja dengan baik.
Padahal, persepsi tidak selalu sejalan dengan realitas. Popularitas bisa menciptakan rasa kedekatan, tetapi kedekatan tidak selalu identik dengan keberhasilan pembangunan.
Risiko Kepemimpinan yang Terlalu Berorientasi pada Media Sosial
Ketergantungan pada citra digital dapat menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, fokus kepemimpinan bisa bergeser dari penyelesaian masalah menuju produksi konten. Kedua, kebijakan berpotensi menjadi reaktif terhadap opini publik, bukan berdasarkan perencanaan yang matang. Ketiga, masyarakat dapat mengalami ilusi kinerja—merasa pemerintah bekerja, padahal indikator pembangunan tidak mengalami perubahan signifikan.
Dalam jangka panjang, legitimasi kepemimpinan yang dibangun hanya melalui popularitas akan rapuh ketika dihadapkan pada persoalan nyata.
Komunikasi Penting, Tetapi Tidak Cukup
Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pemimpin di media sosial memiliki manfaat. Media sosial dapat menjadi sarana transparansi, mempercepat komunikasi, dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Namun, komunikasi hanyalah salah satu bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ia tidak dapat menggantikan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, maupun pengelolaan anggaran.
Dengan kata lain, live di TikTok dapat menunjukkan aktivitas, tetapi tidak otomatis menunjukkan kinerja.
Popularitas Bukan Ukuran Kepemimpinan
Seorang bupati yang sering tampil di media sosial dan disanjung-sanjung publik belum tentu gagal, tetapi juga belum tentu berhasil. Popularitas digital hanyalah salah satu dimensi dari kepemimpinan modern, bukan ukuran utama.
Kepemimpinan sejati tetap diukur dari hal-hal yang dirasakan masyarakat secara langsung: masalah yang terselesaikan, pelayanan yang membaik, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Sejarah tidak mencatat seberapa sering seorang pemimpin tampil di layar. Sejarah mencatat apa yang ia kerjakan.
*Pemerhati kebijakan dan politik lokal
