MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Sikap dan kesan kurang serius roda pemerintahan Bangkalan ternyata mendapat respon dari para aktivis setempat. Setelah Rp 300 miliar duit jatah Pemkab hangus tak jadi dikirim ke kasda Bangkalan, para aktivis menagih para wakil rakyat di DPRD Bangkalan untuk bersikap lebih tegas terhadap eksekutif.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Bahirudin, Ketua PC PMII Bangkalan mengaku heran atas sikap pemerintah Kabupaten Bangkalan yang terkesan bermain-main dalam mengelola anggaran.Karena itu, saran pria yang baru dilantik ini, DPRD Bangkalan bisa menggunakan hak interpelasi (meminta keterangan) kepada Bupati Bangkalan atas kelalaian mengelola anggaran.
“Berdasar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 4, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Jadi DRPD Bangkalan dalam hal ini harus mempunyai langkah yang konkrit terhadap lembaga eksekutif. Anggota legaslatif bukan anak buahnya bupati. Jadi tidak boleh hanya diam membisu. Suara rakyat harus di sampaikan,†ujar aktivis yang akrab disapa Bahir.
Selama ini, lanjut Bahir, Pemkab Bangkalan sering menyampaikan kurang anggaran kepada rakyat. Sementara, anggaran ratusan miliar rupiah tidak terserap. “Tentu ini sangat lucu. Ada apa dengan sistem pemerintahan di Bangkalan,†tanya Bahir keheranan.
Pernyataan senada disampaikan Nur Hakim. Ketua Gelora Mahasiswa Peneyelamat Masyarakat (GEMPAR) Bangkalan ini, mengaku kesal dan menyebut roda pemerintahan Bangkalan tak ubahnya memaksa rakyat menelan pil pahit di tengah harapan kemajuan Bangkalan dengan STOK baru.
“Saya sudah bosan. Kritik membangun dari berbagai pihak untuk pemerintah Bangkalan tak pernah sedikitpun diindahkan. Kalau hanya warning-warning terus gak ngefek,†tegas Hakim.
Karena itu, Hakim meminta DPRD Bangkalan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mencari akar permasalahan di roda pemerintahan Bangkalan. “Dari Pansus itu diharap memberikan solusi yang tepat. Saya rasa itu yang ditunggu masyarakat karena amburadulnya pemerintah sudah berulang-ulang,†simpul Hakim, kepada MataMaduraNews.com.
Apakah usulan Hakim bakal direspon DPRD Bangkalan? “Nah ini..saya juga bingung. Kebanyakan anggota dewan tampak main mata dengan eksekutif. Padahal Kongkalikong jelas memberi kesan mendukung kesalahan-kesalahan yang dilakukan eksekutif,†ungkapnya.
Sementara itu, sampai berita ini ditulis, pihak eksekutif belum bisa dimintai keterangan. Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dwi Wibagio dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Eddy Moeljono tidak memberi respon saat dihubungi lewat telepon selulernya.
Reporter/Editor: Agus, Mata Bangkalan
