foto fb Ahmad Ali Ridlo
MataMaduraNews.com-BANGKALAN-Belum ditetapkan APBD Bangkalan 2017 yang berbuntut tidak terbayar gaji PNS Bangkalan karena belum terisi pejabat eselon hasi SO baru menjadi viral di medsos.
Akun facebook bernama Ahmad Ali Ridlo menulis status, “Kegagalan Pemerintahan Bangkalan dalam menuntaskan ABPD 2017 sesuai jadwal yang terjadi saat ini, adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa selama ini roda kepemimpinan di jajaran Pemkab Bangkalan berjalan dengan sama sekali jauh dari dapat disebut sehat. Memang kejadian yang berakibat kepada tertundanya gaji ribuan PNS ini bisa dikatakan sebagai akibat dari kelakuan ekskutif dalam hal ini bupati yang semau gue, namun tak pelak hal tersebut seakan jadi pembenaran atas adanya asumsi yang berkembang bahwa legeslatif pun selama ini telah gagal memerankan fungsinya sebagai kontrol terhadap ekskutif dan seakan lebih memerankan diri sebagai anak buah bupati, padahal banyak di antara mereka – bahkan ketua dewan saat ini – merupakan mantan aktivis yang cukup garang di masanya. Kalau ternyata lembaga dewan tidak bersikap yang semestinya terhadap peristiwa memilukan ini maka biarlah Rakyat yang mewakili para wakilnya dalam hal menanggung RASA MALU mereka, kalau selama ini kita terbiasa dengan menyebut DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( DPR ) mungkin sekarang sudah saatnya rakyat ‘mengambil alih’ dengan menyebut diri mereka RAKYAT PERWAKILAN DEWAN ( RPD ) ??? Bagaimana, setuju… ???
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Karuan saja, status penuh sindiran kepada eksekutif, terutama Bupati Bangkalan, Makmun ibnu Fuad dan Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi mendapat respon dari netizen. Seperti disampaikan akun, K-Conk Media’s yang menulis, “Jika tidak mengayomi rakyat dan haya menjadi kacunk bupati tepatnya DPB (Dewan Pembantu Bupati,“
Sementara, akun bernama,Hotib Marzuki melurukan status Ahmad Ali Ridlo dengan menulis, “Saya rasa pemahaman ahmad aliridho perlu diluruskan. Terkait dg keterlambatan APBD 2017. Kita sdh berusaha menyelsaikan tepat waktu. Bahkan tanggal 28 ojtober bamus sdh menegur bupati agar segera menyeerahkan KUA PPAS. Kita gak bisa membahas apapun terkait dg itu tanpa adanya berkas yg dimaksud masuk ke dewan,“
Agus, Mata Bangkalan
