Catatan: Hambali Rasidi
matamaduranews.com-Lama saya tak dengar sikap kritis anggota DPRD Sumenep. Kalau pun dengar, ya kegiatan anggota dewan yang sedang kunker, sedang reses, paripurna, dan macam-macam.
Sikap kritis anggota dewan Sumenep itu sebenarnya sederhana: ingin bertanya kebijakan Bupati Sumenep tentang Perbup 54/2019 yang mengatur teknis Pilkades serentak 2019.
Bagi orang awam, kalau hanya bertanya kok dibilang sikap kritis? Eh..betul juga. Hanya bertanya. Wajar kan?
Tapi yang bertanya Pak Dewan Terhormat. Punya implikasi politik. Jika jawaban tak sesuai dengan pertanyaan Pak Dewan Terhormat. Bisa-bisa…ya bisa-bisa..kayak mantan Presiden Gus Dur, gitu.
Tapi gak lah. Interpelasi Pak Dewan Sumenep tak akan berujung pemberhentian Bupati. Jauh.
Pak Dewan hendak bertanya soal Kebijakan Pilkades yang dibuat Bupati Sumenep.
Kalau jawaban tak memuaskan penanya, Pak Dewan bisa buat rekomendasi. Isi rekomendasi itu, juga bisa macam-macam. Tergantung selera pembuat rekomendasi.
Pak Dewan menilai ada berbagai catatan soal Perbup 54/2019. Mereka menilai, Perbup tak pro rakyat. Mengabaikan keadilan umum. Cacat prosedur. Dan macam-macam dalihnya.
Usulan interpelasi Pilkades sudah diamini 33 anggota dewan dari 50 anggota dewan.
Ada lima fraksi yang setuju mengajukan interpelasi Pilkades ke Ketua DPRD Sumenep untuk diagendakan dalam bamus dan parpurna.
Tapi, nyali usulan interpelasi seperti ciut. Hanafi, anggota Fraksi Demokrat kepada media meragukan keseriusan Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir.
Hanafi menyebut, Hamid akan melindungi sekuat tenaga posisi Bupati Sumenep yang sama kader PKB dari interpelasi.
“Ketua DPRD berpotensi tutup mata dan seakan akan tidak mendengar secara serius usulan lima fraksi atas hak interpelasi yang telah diajukan,” begitu komentar pedas Hanafi yang dikutip media.
Namun, Hanafi seakan menjebak Ketua DPRD Sumenep. Lihat komentar berikutnya, “Ketua DPRD akan dinilai anggotanya sebagai pribadi cacat etis. Dan berpotensi tidak dipercaya sebagai Ketua DPRD pada akhirnya,”.
Hanafi salah satu inisiator interpelasi Pilkades bersama Darul Hisyam, Fraksi PDIP.
Manuver politik dua politisi Sumenep ini emang susah dibaca kebanyakan orang. Kemana arah busur panah interpelasi. Ke Bupati kah. Atau ke Ketua DPRD?
Begitu, warna baru dinamika politik DPRD Sumenep.
Kalau tahun sebelumnya, bulan-bulan sekarang, sudah bahas persiapan RAPBD. Karena akan disahkan akhir Oktober bersamaan dengan Hari Jadi Sumenep.
Pak Dewan hasil Pileg 2019 seperti tak tertarik bahas RAPBD. Lebih tertarik bikin interpelasi.
Gairahnya mengedepan soal nasib Pilkades yang berkeadilan untuk rakyat. Bukan semata untuk incumbent. Katanya.
Walau Perbup 54/2019 itu merupakan turunan dari Perda, Permen, PP dan UU. Tapi, Pak Dewan punya cara pandang lain.
Interpelasi Pilkades seperti memberi pesan: mesin politik DPRD Sumenep perlu dipanasin.
Anda percaya?
Sumenep, 27 September 2019
