MataMaduraNews.com-BANGKALAN-Kasubag Keuangan Bagian Umum Sekkab Bangkalan, Ermi akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri, Bangkalan, Madura Jawa Timur, Senin petang, (14/11/2016).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sebelum ditahan, Ermi diperiksa selama hampir tujuh jam dari pukul 11.00 hingga 17.00 WIB. Penyidik kemudian menetapkan Ermisebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2014.
“Dari pemeriksaan tadi, kami telah menemukan dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatan tersangka,†kata Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Bangkalan, Nur Hisyam usai pemeriksaan.
Tidak dirinci dua alat bukti yang dipakai menjerat Ermi. Hisyam hanya mengatakan dalam KUHP dua alat bukti itu bisa berupa keterangan saksi dan dokumen atau surat menyurat. “Yang pasti unsur dua alat bukti terpenuhi,†ujar Hisyam.
Ermi adalah tersangka kedua dalam kasus ini. Sebelumnya, kejaksaan telah menahan Kepala Bagian Umum, Bagus Hariyanto.
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi ini terkuak setelah beredar hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut ada kebocoran dalam APBD 2014 sebesar Rp 20 miliar. Salah satu terdeteksi pada pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum senilai Rp 5,8 miliar.
BPK menemukan potensi korupsi di Bagian Umum senilai kurang lebih Rp 3,2 miliar. Modus yang dilakukan yaitu memalsukan stempel dan kwitansi dan memanipulasi laporan. Petunjuk inilah yang digunakan jaksa menahan Bagus dan Ermi. “Kalau ada tambahan bukti lagi, akan ada tersangka lain,†ungkap Hisyam.
Sebelumnya, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangkalan (AMB), mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) menangkap Bupati Makmun Ibnu Fuad. Desakan tersebut, terkait dugaan korupsi dana pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah 2014.
“Setelah membaca laporan hasil pemeriksaan BPK yang menikmati bukan bagian umum Pemkab Bangkalan, tapi bupati Makmun Ibnu Fuad,” terang Ketua Aliansi Masyarakat Bangkalan, Aliman Haris, sebagaimana dikutip  jatimtime, Jum’at (27/5/2016).
Namun, kata Aliman justru yang diperiksa kejaksaan hanya Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bangkalan, Bagus Hariyanto.
Semestinya, bupati juga diperiksa. Sebab, apa yang dilakukan Bagus tentunya bukan atas inisiatif sendiri.
“Bagus hanyalah bawahan, tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah. Makanya, kami mendesak bupati harus ditangkap,” tegasnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja makanan dan minuman (non pegawai dan rapat) yang tidak sesuai dengan kwitansi dari penyedia jasa sebesar Rp 2,3 miliar.
“Senilai Rp 1,4 miliar di antaranya, merupakan dana yang diberikan secara tunai kepada bupati dan itu menyalahi aturan,” papar Aliman.
Menurutnya, kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah bupati. Jadi kalau hanya kabag umum yang diperiksa ini sangat tidak adil dan cenderung mengorbankan bawahan.
“Kalau bupati ditangkap, kasus korupsi yang lain akan terungkap,” tandasnya.
Dan penahanan Ermi memantik respon dari Aliman Harish. “Kasihan dia hanya jadi korban. Jaksa harus mengungkap aliran dananya,” terangnya.
Hasin, Mata Bangkalan
