matamaduranews.com-Baru kali ini. Megawati berteriak. Sampai suaranya serak. Hanya untuk mengungkap kondisi bangsa saat ini yang dipimpin rezim seperti meniru zaman Orde Baru.
Fonemana politik Megawati ini, dikupas oleh wartawan senior Dhimam Abror Djuraid seperti dikutip situs kempalan.
Berikut tulisan Dhimam Abror Djuraid:
Megawati dan Orde Baru
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Megawati Soekarnoputri jarang berpidato dengan berapi-api. Tapi, kali ini beda.
Di depan kader-kader PDIP yang mengikuti rapat pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jakarta, Senin (27/11), Mega berpidato penuh semangat sampai setengah berteriak hingga suaranya serak.
Mega terlihat emosional sekali. Suaranya tinggi dan tangannya menuding-nuding. Mega marah terhadap pihak yang disebutnya bertindak seperti rezim Orde Baru.
Mega tidak menyebut nama, tetapi memakai kata ganti ‘’kalian’’ untuk merujuk pada orang-orang atau satu orang tertentu.
Banyak yang menduga yang disasar oleh Mega ialah Jokowi. Tetapi, seperti biasanya, Jokowi santai sambil tersenyum-senyum.
Ketika wartawan meminta komentar, Jokowi hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa pemilu harus diselenggarakan dalam suasana damai nan penuh senyum.
Jokowi bisa senyum, tapi Mega pasti sulit tersenyum menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi terlihat bahwa Mega gusar menyaksikan perkembangan politik saat ini. Ia gusar karena Jokowi terang-terangan meninggalkan dirinya dan berpaling kepada Prabowo.
Mega lebih gusar lagi karena Jokowi memasangkan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Kali ini Mega berpidato tanpa teks, lancar dan lugas. ‘’Kalian baru berkuasa, tapi sudah bertindak seperti Orde Baru’’. Begitu kata Mega. Ia mengungkapkan adanya intimidasi, ancaman, dan tekanan terhadap para pendukung Ganjar-Mahfud, dan Mega menyebutnya sebagai tindakan otoriter ala Orde Baru.
Mega terlihat sangat otoritatif ketika berbicara mengenai Orde Baru. Mega sangat familiar dengan sepak terjang rezim Orde Baru, karena ia bagian dari sekian banyak korban.
Pada masa-masa akhir kekuasaan Soeharto, Mega menjadi bagian dari simbol perlawanan terhadap rezim.
Menjelang paroh akhir 1990-an Soeharto sudah semakin uzur dan mulai kehilangan sentuhan terhadap realitas politik. Ia dikelilingi oleh penjilat-penjilat yang mencari keuntungan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan jaringan rente.
Orang-orang di sekitar Soeharto membiarkannya terperosok ke dalam jurang yang dalam.
Megawati menjadi ikon perlawanan karena berani menghadapi rezim. Salah satu peristiwa penting yang dianggap sebagai tonggak adalah peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai “Kudatuliâ€, akronim dari kerusuhan 27 Juli.
Ketika itu sekelompok pendukung Mega yang ingin mempertahankan kantor PDI diserbu oleh banyak orang sehingga terjadi bentrokan yang berakhir dengan korban jiwa.
Megawati dianggap pengganggu stabilitas kekuasaan Soeharto. Serangkaian skenario politik dijalankan untuk menjegal Megawati dan PDI.
Partai ini sebenarnya didesain oleh Orde Baru sebagai partai boneka.
Namun, Megawati berhasil melakukan konsolidasi sehingga menang dalam Kongres PDI 1993 di Surabaya.
Semula orang yang diplot sebagai ketua umum PDI oleh rezim Soeharto ialah Budi Hardjono.
Namun, di luar dugaan Megawati Megawati meraup 256 suara dari 305 suara cabang yang diperebutkan di forum kongres partai.
Gagal di Surabaya, Orde Baru kembali menyiapkan skenario lagi dengan memplotting Soeryadi sebagai ketua umum untuk mendongkel Megawati di Kongres PDI di Medan 1996.
Soeryadi terpilih dalam kongres Medan, tetapi akar rumput PDI tetap mengakui Megawati sebagai ketua umum.
Menjelang pemilu 1997, Soeharto sudah mempersiapkan skenario supaya bisa kembali maju dan bisa terpilih melalui proses pemilu yang sudah didesain secara matang.
Gerakan oposisi sekecil apapun harus dihentikan. Gerakan oposisi dari PDI semakin kuat dan berpusat di kantor PDI Jl Diponegoro Jakarta.
Dari kantor itu setiap hari diteriakkan suara perlawanan. Sampai akhirnya terjadilah pengambilalihan paksa dengan kekerasan yang menyebabkan kerusuhan berdarah.
Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa Kudatuli. Lima orang meninggal, 149 luka-luka, 136 ditahan, dan 23 orang dihilangkan secara paksa.
Peristiwa Kudatuli memantik aksi massa yang menyebabkan terbakarnya 22 bangunan di sepanjang Jalan Salemba. Sebanyak 91 kendaraan musnah dengan total kerugian ratusan miliar rupiah.
Kudatuli menjadi tonggak perlawanan terhadap Soeharto. Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara menjadikan ekonomi Indonesia lumpuh.
Pemerintahan Soeharto mendasarkan legitimasinya terhadap pembangunan ekonomi dengan menasbihkan Soeharto sebagai ‘’Bapak Pembangunan’’.
Krisis ekonomi meruntuhkan legitimasi Soeharto dan melumpuhkan kekuatannya. Mahasiswa dan rakyat bergerak melawan rezim Soeharto. Akhirnya Soeharto jatuh pada Mei 1998.
B.J Habibie yang menggantikan Soeharto ditolak oleh parlemen. Rezim demokratis lahir dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden.
Perjuangan politik panjang Megawati mengantarkannya menjadi presiden ke-5 RI menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan pada 2001. PDI yang bertransformasi menjadi PDI Perjuangan dan menjadi pemenang pemilu demokratis pasca-reformasi.
Megawati melanjutkan kepemimpinan Gus Dur sampai 2004. Ketika itu Mega maju sebagai calon presiden, tetapi dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Megawati membawa PDIP kembali menjadi oposisi. Selama dua periode kepresidenan SBY, Mega menjadi oposisi yang gigih.
Kemenangan diraih oleh PDIP pada pemilu 2014 dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden.
Kemenangan brace Jokowi tentu tidak bisa lepas dari jasa mesin kemenangan PDIP. Setelah dua periode Jokowi selesai Megawati berniat meminta kembali mandat yang diberikan kepada Jokowi sebagai petugas partai.
Namun, Jokowi punya ide lain. Ia ingin mendesain masa depan politiknya tanpa PDIP. Jokowi pun mendesain skenario politik dengan menduetkan Prabowo dengan Gibran. PDIP merasa ditinggalkan dan dikhianati.
Mega berusaha sabar, tapi kesabaran ada batasnya. Mega tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Tindakan Jokowi dianggapnya sebagai duplikasi Orde Baru.
Mungkin Jokowi dianggapnya sebagai impersonator Soeharto. Kalau bukan sekelas Soeharto paling tidak kelasnya seperti Soeharto kecil.
Mega marah, tapi lupa bahwa dia sendiri bersama PDIP adalah partai pemenang yang berperan besar di pemerintahan Jokowi.
Megawati dan PDIP adalah bagian tidak terpisahkan dari rezim pemerintah selama 10 tahun terakhir.
Kalau rezim Jokowi diumpamakan seperti monster kecil, maka Mega-lah yang menciptakan monster itu. (*)
sumber: kempalan
