MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Marwah DPRD Bangkalan sedang diuji. Hasil pembahasan bersama antara Timgar dan Banggar tentang evaluasi RAPBD Bangkalan 2017 dari Gubernur Jatim, Soekarwo, berubah. Pimpinan DPRD Bangkalan menyebut eksekutif sedang mengkhianati legislatif.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H Abdurrahman, SH mengaku sangat menyesal atas sikap eksekutif. Menurutnya, keputusan yang diambil Timgar tidak sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Karena itu, ia bersikukuh tetap tidak mau tandatangan hasil pembahasan draf evaluasi RAPBD Bangkalan 2017.
“Kami salaku legislatif telah ditelikung oleh eksekutif,” ucapnya, saat dihubungi MataMaduraNews.com, lewat telpon Senin (06/01/2017).
Sebagai solusi Abdurrahman meminta kepada eksekutif agar segera mengajukan draft RAPBD sebagaimana hasil keputusan rapat bersama antara Timgar dan Banggar. “Namun kayaknya sampai hari ini pihak eksekutif tidak melakukan apa-apa untuk menyesuaikan itu,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan Abdurrahman, Kepala BPKAD Bangkalan, Syamsul Arifin membenarkan jika pihak legislatif tidak menandatangani lantaran draft yang diajukan tidak sesuai hasil kesepakatan rapat. Namun ia mengaku kini sudah diperbaiki semua. Tinggal minta tanda tangan ke pimpinan dewan. “Hal-hal yang menjadi keberatan pimpinan DPRD akan segera kami perbaiki,” ucapnya saat dihubungi MataMaduraNews.com, lewat telpon, Senin (6/2/2017).
Kenapa bisa berubah dari hasil rapat bersama? Syamsul mengaku hanya menjalankan perintah pimpinan. Dia menyebut pimpinan dirinya adalah bupati. “Kami kan punya pimpinan. Jadi setelah dikonsultasikan dengan bupati, begitu hasilnya,” jelas Syamsul.
Sebelumnya, (01/02/2017) Anggota Banggar Mahmudi menyampaikan bahwa pada hari itu adalah batas akhir  menyetor hasil pembahasan evaluasi gubernur. Menurutnya, jika hari itu pihak eksekutif tidak menyetorkan, dengan terpaksa APBD Bangkalan 2017 menggunakan Perbup APBD 2016. Dan jika hal itu terjadi, kata Mahmudi, berdampak  tidak ada biaya pembangunan untuk pemerintah Bangkalan. “Perbup APBD 2016 hanya bisa menggunakan biaya rutin saja, tidak ada anggaran pembangunan,” jelas Mahmudi.
Terkait pernyataan Mahmudi, Syamsul mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Pemprov Jatim. “Meskipun penyetoran telat karena terus menjalin komunikasi tidak ada masalah.Iya kalau kita tidak menjalin komunikasi sama sekali dengan Pemprov, kita salah,” tambahnya.
Agus, Mata Bangkalan
