MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Matur Husyairi, Ketua Jaka Jatim seperti geram melihat praktik joki yang terus berlangsung dalam kunjungan kerja (Kunker) DPRD Bangkalan.
Lewat akun facebooknya, ia menyebut praktek Joki (istilah untuk kunjungan kerja dewan yang diwakilkan dengan cara memalsukan identitas) saat Kunker DPRD Bangkalan ke luar kota masih terus berlangsung sampai saat ini.
“Saya dapat informasi kalau peraktek Joki masih berlangsung sampai saat ini” tulis Mathur dalam status facebooknya, minggu (25/11/2017).
Bahkan Mathur mengaku sudah pernah mengingatkan AK Setiadjit selaku sekretaris DPRD Bangkalan untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut.
“Saya sudah pernah mengingatkan Sekwan, AK Setiadjit untuk tidak mengulangi kebiasaan yang tidak baik dan jelas-jelas melanggar aturan itu” tambahnya.
Tidak tanggung-tanggung bahkan Mathur mengatakan bahwa modus yang digunakan para oknum anggota Dewan tersebut termasuk canggih karena sengaja mengganti identitas dengan menggunakan KTP palsu.
“Mereka membuat KTP editan dengan nama tetap namanya anggota DPRD tapi fotonya mereka ganti dengan foto staff PNS atau THL,” Mathur menceritakan trik yang digunakan para Joki tersebut.
Mathur mengaku tidak heran jika setiap tahun selalu ada temuan BPK RI terkait Kunker DPRD Bangkalan terutama di tiket dan bukti pembayaran lainnya” ungkap Mathur dengan nada kecewa.
Akhir dari status itu, pria yang dikenal keras bersuara di saat terdapat pejabat pemerintah Bangkalan yang menyalahi aturan ini mempertanyakan keberadaan Inspektorat, “Inspektorat mandul, atau sengaja mendiamkan?,” tulis Mathur.
Karena itu, ia mengajak para aktivis, mahasiswa dan LSM di Bangkalan untuk tidak mendiamkan hal tersebut. Bahkan pria asal Desa Kokop itu mengaku mempunyai bukti-bukti dan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum di Kabupaten Bangkalan.
“Saya punya bukti dan mau saya laporkan” ungkapnya melalui pesan handphone saat dimintai keterangan tentang perihal status di facebooknya yang sempat menyedot banyak perhatian dan komentar itu.
Namun Mathur tidak merespon pada saat dimintai keterangan tentang identitas masing-masing individu yang melakukan pemalsuan identitas tersebut.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Hadari mengatakan bahwa hal tersebut harus melalui proses pembuktian. “Itu harus dibuktikan” ucapnya setelah dikonfirmasi melalui handphone.
Hadari juga mengaku belum mengetahui hal tersebut karena tidak ada pengaduan “Belum tahu kalau memang belum ada pengaduan untuk dilakukan audit maka Inspektorat tidak bisa melakukan audit,” akunya santai.
Sementara, Sekertaris DPRD Kabupaten Bangkalan, AK Setiadjit belum bisa memberikan konfirmasi sampai berita ini ditulis. Berulangkali dihubungi via handphone tidak ada respon. Begitu juga saat didatangi di kantornya, juga tidak ada.
Hasin, Mata Bangkalan
