matamaduranews.com — Bertahun-tahun kita seperti dibodohi.
Atau mungkin, lebih jujur lagi: kita membiarkan diri kita dibodohi.
Baru sekarang terasa jelas.
Tepatnya, baru sadar—bahwa Sumenep sedang sakit.
Sakitnya bukan sekadar pada angka-angka statistik.
Bukan hanya pada laporan kinerja tahunan.
Bukan pula pada seremonial pembangunan yang gemerlap.
Sumenep sakit dari pemerintahannya.
Sakit dari tata kelola sosial-politik yang kadang kehilangan arah.
Sakit dari ekonomi yang berjalan, tetapi tak selalu menyejahterakan.
Sakit dari budaya yang mulai kehilangan keberanian untuk mengoreksi diri.
Dan bahkan, sakit dari ruang-ruang agama yang kadang lebih sibuk menjaga citra daripada menyembuhkan umat.
Namun, saya tidak ingin berdiri sebagai hakim.
Tidak ingin mengklaim diri sebagai orang sehat, paling benar, atau paling suci.
Justru sebaliknya.
Saya bagian dari yang sakit itu.
Saya ikut merasakan kegelisahan.
Resah melihat keadaan yang seperti berjalan, tetapi tak benar-benar bergerak.
Seperti pasien yang terus diberi obat penenang,
tetapi tak pernah diperiksa penyakit utamanya.
Masalah terbesar kita mungkin bukan pada kurangnya program.
Bukan pada kurangnya anggaran.
Bahkan bukan pada kurangnya niat baik.
Masalah terbesar kita adalah:
diagnosa yang tidak pernah utuh.
Selama ini, diagnosa pembangunan di Sumenep sering bersifat parsial.
Terpotong-potong.
Tidak menyentuh akar masalah.
Akibatnya, obat yang diberikan hanya sebatas menghilangkan nyeri.
Bukan mengobati penyebab nyeri itu sendiri.
Kita sibuk meredakan gejala.
Tetapi lupa mencari sumber penyakit.
Lihatlah soal kemiskinan di Sumenep.
Anggaran ratusan miliar rupiah digelontorkan setiap tahun.
Program demi program diturunkan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten.
Semua terlihat sibuk.
Semua tampak bekerja.
Semua seolah bergerak.
Namun pertanyaannya sederhana:
Apakah kemiskinan benar-benar berkurang?
Atau hanya turun sebentar, lalu naik lagi?
Yang lebih miris, sering kali resep yang ditawarkan tidak nyambung dengan penyebab kemiskinan itu sendiri.
Kemiskinan nelayan diatasi dengan infrastruktur yang tidak relevan dengan kesejahteraan nelayan.
Kemiskinan petani dijawab dengan event atau hiburan yang tidak menyentuh produktivitas.
Kemiskinan keluarga diselesaikan dengan bantuan sesaat, bukan kemandirian jangka panjang.
Seolah-olah kita memberi obat batuk kepada pasien
yang sebenarnya menderita penyakit paru-paru.
Di luar Sumenep, daerah-daerah lain sudah berlomba memperbaiki kinerja berbasis data dan berbasis outcome—apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Bukan lagi sekadar output, apalagi program seremonial.
Pemerintahan modern identik dengan pelayanan yang memudahkan warganya.
Sistem diciptakan.
Teknologi dimanfaatkan.
Proses dipercepat.
Pelayanan dipermudah.
Namun di Sumenep, bicara teknologi—terutama Artificial Intelligence (AI)—sering masih dianggap seperti mainan.
Sekadar alat membuat video atau merangkai kata.
Padahal, teknologi AI dapat membantu menghasilkan keputusan lebih cepat,
menghemat waktu,
mengurangi biaya,
dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Terbaru, bahkan ada pihak yang bersedia menghibahkan aplikasi super app tanpa biaya.
Cukup bersedia menggunakan.
Namun ternyata persoalannya bukan soal gratis atau tidak.
Persoalannya adalah:
ketidaksiapan untuk berubah.
Dari konvensional ke digital.
Dari manual ke otomatis.
Dari kebiasaan lama ke cara kerja baru.
Baru kemudian kita memahami
mengapa transformasi digital di Sumenep masih sebatas administrasi—
belum menyentuh pelayanan,
belum menyentuh outcome kinerja,
apalagi menyentuh kualitas.
Padahal sejatinya,
transformasi digital bukan hanya mengganti alat,
tetapi mengubah pola pikir, budaya kerja, dan cara melayani.
Transformasi digital gagal bukan karena teknologinya,
tetapi karena mindset-nya belum berubah.
Faktanya sederhana:
Banyak sistem sudah digital,
tetapi proses masih manual.
Aplikasi sudah ada.
Komputer sudah tersedia.
Internet sudah terpasang.
Tetapi cara kerja masih seperti dulu.
Contohnya nyata:
Data diinput ke sistem, lalu tetap dicetak.
Rekam medis elektronik tersedia, tetapi dokter masih menulis di kertas.
Surat digital dibuat, lalu difotokopi.
Aplikasi pemerintah sangat banyak, tetapi tidak terintegrasi.
Transformasi digital sering dimulai dari:
Pengadaan laptop
Pengadaan server
Pengadaan aplikasi
Tetapi jarang dimulai dari:
Perubahan proses bisnis
Perubahan SOP
Perubahan budaya kerja
Inilah tanda-tanda sebuah daerah yang sedang sakit:
Program banyak, hasil minim.
Anggaran besar, dampak kecil.
Aktivitas tinggi, perubahan lambat.
Dan yang paling berbahaya:
kita mulai terbiasa dengan rasa sakit itu.
Padahal, setiap penyakit selalu punya obat.
Tetapi obat hanya bisa ditemukan jika diagnosanya jujur.
Rumah sakit sudah menjadi BLUD.
Hasil pelayanan tidak perlu disetor ke PAD.
Jika membutuhkan anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur, pemerintah daerah masih memberikan dukungan.
Namun pertanyaannya:
mengapa RSUD Sumenep masih belum sepenuhnya sehat?
Coba tanyakan:
bagaimana peningkatan kapasitas SDM-nya?
Sudah setahun naik menjadi Rumah Sakit Tipe B,
tetapi dalam praktiknya, pola layanan masih seperti Rumah Sakit Tipe C.
Anggaran miliaran rupiah masih terbuang untuk kertas yang dicetak dalam bentuk invoice.
Jika dana yang hampir mencapai Rp 2 miliar itu dialihkan untuk peningkatan pelayanan RSUD,
maka outcome-nya pasti akan terasa oleh masyarakat.
Bukan lagi sekadar terlihat bekerja,
tetapi benar-benar memberi manfaat.
Jika keberanian untuk mengakui sakit itu ada,
maka langkah pertama untuk menyembuhkan Sumenep bukan menambah program.
Bukan menambah anggaran.
Bukan pula menambah slogan.
Langkah pertama adalah:
mengakui bahwa kita sedang sakit.
Dan bahwa kita semua—
pemerintah, masyarakat, tokoh agama, akademisi, media—
adalah bagian dari tubuh yang sakit itu.
Karena hanya orang yang sadar dirinya sakit,
yang akan sungguh-sungguh mencari obat.
Dan hanya daerah yang berani jujur pada dirinya sendiri,
yang punya peluang untuk sembuh.
Tulisan ini telah diedit ulang dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).
*Penulis: Pemerhati Kebijakan Publik Sumenep
