matamaduranews.com–Di tahun 70-an dunia pertelevisian menyajikan komedi kocak lewat layar kaca TVRI. Acara yang dikenal dengan Lenong itu, dilakoni oleh beberapa komedian yang sangat populer saat itu, yakni Bokir, Mandra dan Mpok Nuri.
Ketiganya mengelola subjek leluconnya dari diri mereka. Baik dari gerakan dan ucapan yang sengaja dibuat-buat agar tersaji lucu, konyol, dungu, pandir dan norak, agar ditertawakan oleh banyak orang.
Sukses besar Bokir dkk merajai dunia lawakan hingga tahun 80 an. Dan sukses itu kemudian jejaknya diikuti oleh Harry de Fretes, Ira Wibowo dan Debby Sahertian dengan membentuk lenong rumpi dan menghasilkan Film Komedi layar besar ditahun 1990-an.
Bokir tergolong manusia langka, pria yang hanya sekedar bisa ngomel, tidak punya missi apapa pun, yang penting orang tertawa.
Nama Bokir dalam lawakan, sebenanya bukan nama aslinya. Dia sesungguhnya bernama H. Nasir. Ia mencomot nama itu di “gang-gang” gelap dunia hitam. Walaupun menurut studi numerologi nama Bokir berarti sang pelopor, pemimpin bebas dan individualis.
Belakangan ini, saya amat terganggu dengan nama POKIR yang masuk pada bagian penamaan di lingkup kerja di Dewan. Di samping namanya tidak enak diucapakan, tapi juga ‘bertetangga’ bunyi penyebutan dengan kelakuan “BOKIR‟.
Lenong dalam lawakannya yang konyol, dungu, pandir dan pelebelan lainnya yang bikin orang ngakak.
Beda dengan POKIR yang bermakna Pokok-Pokok Pikiran DPRD; berupa aspirasi yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan APBD.
Di sinilah inti “kegahahan‟ anggota dewan yang terhormat setelah terpilih dan dilantik.
Namun POKIR yang mulanya ‘greng’, kini jadi rasan-rasan tak nyaman. Seperti yang beredar di media, bahwa “Tiga Komisi DPRD Sumenep Kompak Menolak “.
Setelah sabar membaca alasan penolakan itu. Eh…ternyata salah satu problemnya soal pembagian jatah POKIR yang jumplang di antara mereka.
Artinya POKIR sudah menjadi amunisi di antara sesama anggota DPRD Sumenep untuk berselisih akibat kue POKIR-nya. Sehingga Komisi I, II dan IV malas membahas perhitungan pelaksanaan APBD 2020. Walaupun tanpa POKIR itu sudah menjadi bagian dari tugasnya.
Bagi yang waras. Membaca berita itu bikin ngakak. Meskipun Sekretaris Komisi IV, Abu Hasan membantah hal itu dengan tegas.
Namun dia masih sempat sisipi kata bersayap “ Semisal dianggap karena pembagian POKIR yang jomplang, tidak melulu karena itu. Tetapi sebagai pintu masuk, bisa saja begitu,“ ucapnya, (RM.23/6 ).
Sudah bisa ditebak. Istilah POKIR sudah ikut menjadi babakan drama menolaknya tiga komisi dalam pembahasan perhitungan pelaksanaan APBD Sumenep 2020.
Menjadi lebih lucu lagi jika kita bertanya, bukankan POKIR itu bisa dibagi-bagi di masing-masing fraksinya, agar tidak jomplang? Agar adil dan merata, sehingga tidak menyandera pekerjaan dewan yang lainnya.
Lalu ada apa dengan “drama‟ si POKIR hari ini ?
Mekanisme POKIR di panggung politik; tentu tak jauh beda ceritanya dengan Lenong si BOKIR di panggung dagelan atau komedian.
Si BOKIR dkk, bikin skenario berdasarkan kenyataan yang mereka saksikan dipanggung NKRI.
Namun mereka menyajikan dalam sebuah adegan, agar selalu mengundang tawa lebar dan cekikilan, lucu, konyol, dungu dan kadang horor. Di panggung si BOKIR ada yg dapat honor besar, sedang dan kecil. Tapi ingat, dipanggung ini ada juga ‘panggung gelap’ nya untuk bagi-bagi fee atau persentase.
Ada pula yang tukang embat, ada penjilat. Ada pula yang secara khusus dekat dengan produser, agar dapat Joub lebih banyak, ada pula yang mendekat cameramen, agar dapat slot shoting lebih panjang, sehingga wajahnya selalu hadir di layar kaca di episode itu.
Semua itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih berjibun. Jika tidak rata atau jomplang pembagian di antara mereka, maka keributan tidak terhindari. Tak sedikit panggung komedian personilnya hengkang dan bergabung di “partai‟ yang lain.
POKIR sejatinya kemulyaan, karena bukan panggung dagelan si BOKIR.
Miris jika keduanya tak berbeda, terlebih setali tiga uang.
Lalu apa kata Si Bahir?….. Aoleng…!!!
Jakfar Faruk Abdillah adalah Wartawan Senior. Kini Advokat Bantuan Hukum Gratis. Ketua DPC Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN ) Sumenep.
