matamaduranews.com -Tak terasa, masa pengabdian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, tinggal menghitung hari.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pada 1 September 2025, Edy resmi memasuki purna tugas. Kursi Sekda—yang selama ini menjadi poros birokrasi—pun harus segera terisi.
Sementara Panitia Seleksi (Pansel) Sekda untuk memilih Sekda definitif belum terbentuk, maka posisi Sekda untuk sementara harus diisi oleh Penjabat (Pj) Sekda.
Sesuai regulasi, masa jabatan Pj Sekda paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Tugas serta wewenangnya pada dasarnya sama dengan Sekda definitif, kecuali untuk beberapa kewenangan strategis yang tetap memerlukan persetujuan pejabat lebih tinggi.
Entah kenapa Pansel Sekda belum terbentuk. Suasana inilah yang membuat pertanyaan sederhana menjadi sangat berarti:
“Siapa Pj Sekda Sumenep?”
Pertanyaan itu bergulir di warung kopi, dibisikkan di ruang aktivis, diselidiki wartawan, dan bahkan jadi bahan diskusi di internal ASN. Semua menanti jawaban yang hanya bisa diputuskan melalui mekanisme negara.
Proses Birokrasi yang Panjang
Penunjukan Pj Sekda bukanlah keputusan sepihak. Ada aturan yang harus ditaati. Berdasarkan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019, mekanismenya jelas:
Bupati mengusulkan nama calon Pj Sekda kepada Gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur menelaah usulan tersebut.
Kemendagri memberikan persetujuan.
Gubernur resmi menunjuk Pj Sekda.
Sebuah proses yang tak bisa dipercepat hanya karena waktu mendesak, tetapi juga tidak boleh dibiarkan berlarut. Karena birokrasi membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan terarah.
Sekda Edy Rasiyadi, pernah menyampaikan ke media pada 6 Juli 2025, mengakui bahwa pembentukan Pansel masih menunggu izin Kemendagri.
Pansel akan melibatkan unsur ASN Jawa Timur dan perguruan tinggi. Seleksi akan berjalan ketat: mulai pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga akhirnya muncul tiga besar calon Sekda definitif.
Namun waktu tidak menunggu. Selagi proses berjalan, Pj Sekda harus segera hadir.
Sosok Penjaga Transisi
Sekda bukan hanya jabatan administratif. Sekda adalah penjaga ritme pemerintahan. Semua urusan birokrasi—dari perencanaan, penganggaran, koordinasi antar-OPD, hingga pelayanan publik—berhimpun pada perannya.
Karena itu, kehadiran Pj Sekda bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak agar mesin birokrasi tidak goyah.
Lalu, siapa sosok yang akan dipilih?
Beberapa nama mulai beredar:
Arif Firmanto, Kepala Bappeda. Dikenal dengan kepiawaiannya menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Visi perencanaannya membuat namanya sering masuk perbincangan calon Sekda.
Eri Susanto, Kepala PUTR. Akrab dengan dunia infrastruktur—dari jalan, jembatan, hingga tata ruang. Ia dianggap tegas dalam manajemen proyek.
Agus Dwi Saputra, Kepala Disdik. Membawa perspektif pendidikan. Banyak yang menilai pengalamannya mengelola sektor pendidikan bisa menjadi modal memimpin birokrasi lebih luas.
Tentu, tiga nama itu hanyalah sebagian spekulasi. Pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan Bupati, Gubernur, dan Kemendagri.
Warisan Sunyi Edy Rasiyadi
Di balik semua proses administratif ini, ada sisi yang tak boleh dilupakan. Sosok Edy Rasiyadi akan meninggalkan jejak panjang.
Selama menjabat, Pak Sekda Edy dikenal sebagai pemimpin birokrasi yang bekerja dalam kesunyian. Menjaga harmoni, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, tanpa perlu tampil berlebihan di panggung politik.
Itulah sebabnya, transisi ini terasa lebih emosional. Bukan hanya karena kursi Sekda akan kosong, tetapi karena sebuah gaya kepemimpinan yang sunyi—namun bermakna—akan segera usai.
Menunggu Jawaban
Sumenep menunggu. Siapa pun yang ditunjuk sebagai Pj Sekda akan memikul beban ganda: menjaga kesinambungan, sekaligus menyiapkan panggung bagi Sekda definitif.
Mungkin Arif. Bisa jadi Eri. Atau Agus. Bisa juga nama lain yang selama ini jarang disebut.
Yang pasti, masyarakat Sumenep berharap, sosok itu mampu menjaga amanah, menghadirkan stabilitas, dan melanjutkan jalan pengabdian yang telah ditorehkan.
Karena pada akhirnya, kursi Sekda bukan hanya soal jabatan, tetapi soal harapan sebuah kabupaten. (*)
