matamaduranews.com–BANGKALAN-Rencana kenaikan iuran BPJS memantik rasa curiga di kalangan aktivis mahasiswa Jawa Timur.
Mantan Ketua HMI Cabang Bangkalan, Abdus Salam menilai, rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan penuh curiga. Salam mengaku punya hitungan jika iuran BPJS Kesehatan tak membebani negara.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk apa? Pemerintah tidak defisit, kok. Coba hitung, peserta BPJS Kesehatan sebanyak 168 juta jiwa. Jika iuran minimal Rp 25 ribu per bulan, dana yang terkumpul mencapai Rp 4,2 Triliun. Apa itu masih membebani negara?,” terang Salam dalam rilis yang diberikan Mata Madura, Kamis (5/9/2019).
Salam menyarankan ke pemerintah jika tetap berkeinginan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. “Masyarakat perlu diberi informasi yang jelas. Berapa dana yang diperolah dari iuran peserta BPJS Kesehatan. Lalu berapa yang dihabiskan. Buat transparan lah. Dikemanakan dana Rp 4,2 triliun itu. Biar masyarakat tak selalu curiga dan menjadi objek,†tambah Bendahara HMI Badko Jatim ini.
Selain bersikap transparan, Salam juga minta kepada mitra BPJS Kesehatan agar meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Terutama di RSUD Bangkalan yang saat ini kurang maksimal melayani pasien BPJS Kesehatan.
“BPJS Kesehatan di daerah perlu sosialisasi akan fungsi dan manfaat dari BPJS. Biar masyarakat ngerti jika menjadi peserta BPJS Kesehatan begitu penting. Saya melihat, BPJS Kesehatan di Bangkalan kurang produktif. Artinya kurang sosialisasi dari pihak BPJS sendiri kepada masyarakat. Pengamatan saya, 50 persen orang Bangkalan tidak paham BPJS Kesehatan. Ini aneh, lucu dan tak etis kan jika tiba-tiba pemerintah menaikkan BPJS,” paparnya.
Syaiful, Mata Bangkalan
