matamaduranews.com–BANGKALAN-Ratusan aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan menggelar demonstrasi ke Kantor Dinas Pendidikan Bangkalan dan DPRD Bangkalan, Senin (27/7/2020).
Para aktivis PMII itu mempersoalkan kesemrawutan dunia pendidikan, terkhusus realisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai tak tepat sasaran dan banyak terealisasi kepada penerima yang mampu.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Korlap Aksi Imam Syafi’i, mengatakan, keterbukaan informasi di Dinas Pendidikan Bangkalan main petak umpet.
Ketika ditanya realisasi Program Indonesia Pintar (PIP) tak ada yang bisa menjelaskan secara terbuka. Sehingga terkesan menjadi ladang meraup keuntungan.
“Seperti ada mafia pendidikan di balik program pendidikan yang dilakukan oleh oknum tertentu,” teriak Imam Syafi’i di depan kantor Dinas Pendidikan.
Kata Imam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bangkalan tergolong rendah. Berada di posisi kedua dari bawah se-Jawa timur.
Tak hanya itu, di tahun 2018-2019 terdapat beberapa gedung sekolah yang ambruk. Hingga kini masih belum tersentuh untuk diperbaiki.
Puas dengan uneg-unegnya, peserta demo ditemui Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika.
Kepada para aktivis, dirinya mengakui dana PIP di pedesaan sulit diberikan kepada satu per-satu warga penerima.
Bambang berdalih, hal itu dikarenakan banyak warga yang belum ter-cover bantuan tersebut.
Sebagai solusi, bantuan diberikan melalui tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan kepala sekolah agar dibagi secara merata.
“Saya sudah tegaskan untuk tidak bermain dengan PIP yang diperuntukkan untuk orang miskin. Surat tertulisnya ada. Kalau mau dibagi rata, setiap penerima harus setuju dengan ditandai dengan tanda tangan seluruh penerima tanpa terkecuali,” jelas Bambang di hadapan aktivis mahasiswa.
Namun, surat tersebut diakui Bambang baru diberlakukan di tahun 2020.
Sedangkan amburadul penerimaan PIP diungkit oleh peserta aksi demo adalah permasalahan PIP di tahun 2018.
“Itu saya belum menjabat, dan saya tidak tahu permasalahannya. Tolong, kalau mau cari kesalahan saya, ya jangan seperti itu. Mari ke depannya kita awasi pendidikan di Bangkalan,” terang Bambang.
Tak puas dengan respons dari Kepala Disdik, massa melanjutkan aksi ke gedung DPRD Bangkalan.
Dihadapan para wakil rakyat, massa PMII menuntut DPRD tidak menutup mata terhadap permasalahan pendidikan di Bangkalan, terkhusus realisasi PIP.
“Kami berharap, fungsi dari DPRD Bangkalan sebagai fungsi controling bersama-sama, memperbaiki pendidikan yang lebih baik ke depannya,” harap Arif Qomaruddin, Ketua Umum PMII Cabang Bangkalan.
Peserta aksi memaksa masuk ke gedung DPRD setempat yang kemudian terjadi saling dorong dan sempat saling pukul antara demonstran dengan aparat kepolisian.
Usai saling dorong, para peserta aksi berhasil masuk dan lagsung menuju aula gedung DPRD Bangkalan, dan akhirnya ditemui oleh seluruh anggota Komisi D DPRD Setempat.
“Insentif guru Madin dan guru ngaji harus tepat sasaran, stop pungli bantuan untuk guru ngaji dan Madin,” tambah Arif dihadapan para wakil rakyat.
“Komisi D harus mendorong Dinas Pendidikan untuk membuka data penerima KIP,” ucap Arif Komaruddin.
Saat menemui para peserta aksi, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan berjanji akan menindak lanjuti tuntutan para demonstran ke Dinas Pendidikan.
Nur Hasan berjanji akan mendorong Dinas Pendidikan untuk menyampaikan data penerima KIP serta menindak lanjuti adanya dugaan pungli terhadap bantuan guru ngaji dan Madin.
“Sampaikan ke saya kalau ada bukti,†ucap Nur Hasan, saat menemui para demonstran di aula DPRD.
Para peserta aksi kemudian mengakhiri aksinya dan membubarkan diri setelah membakar ban bekas di depan Kantor DPRD Bangkalan.
Aparat keamanan seperti tidak berdaya hanya melihat dan menunggu peserta aksi membubarkan diri untuk memadamkan api.
Syaiful, Mata Madura
