matamaduranews.com – Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG karena tetap dijalankan saat libur sekolah.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai kebijakan tetap menjalankan MBG ketika kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung di sekolah berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
“Program sebesar ini tentu harus diaudit. Penggunaan uang publik harus jelas dan akuntabel,” ujar Nailul Huda seperti dikutip dari laporan media ekonomi nasional.
Menurutnya, manfaat program MBG bagi siswa menjadi pertanyaan ketika tidak ada aktivitas belajar di sekolah selama masa liburan.
Anggaran Triliunan Rupiah
Data hingga Desember 2025 menunjukkan terdapat sekitar 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Jika setiap Dapur MBG (SPPG) menyalurkan sekitar 3.000 porsi makanan per hari, maka selama masa libur sekolah diperkirakan terdapat sekitar 526 juta porsi makanan yang tetap disalurkan.
Dengan asumsi tersebut, nilai anggaran yang terserap diperkirakan mencapai sekitar Rp7,9 triliun.
Besarnya anggaran itu dinilai perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan dalam penggunaan APBN.
BACA JUGA: BGN Temukan Banyak Dapur MBG Tak Penuhi Standar
Dinilai Tidak Sensitif terhadap Kondisi Daerah
CELIOS juga menilai kebijakan ini kurang sensitif terhadap kondisi beberapa daerah yang sedang menghadapi persoalan ekonomi dan membutuhkan dukungan anggaran negara.
Menurut Huda, pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan opsi lain seperti penundaan sementara program atau realokasi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak di daerah.
“Ketika ada wilayah yang mengalami kesulitan ekonomi, pemerintah harus mampu menyesuaikan prioritas belanja negara,” ujarnya.
Program Strategis Pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah serta mendukung pertumbuhan generasi muda.
Namun, besarnya skala program dan anggaran yang digunakan membuat sejumlah pihak meminta agar pelaksanaannya tetap diawasi secara transparan.
Audit independen dinilai penting untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara. (Bloomberg Technoz)
