Program listrik masuk desa di Bangkalan belum maksimal.
Minimnya anggaran jadi alasan PLN Rayon Bangkalan, hingga pencaplokan setrum dibiarkan.
MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Pasokan listrik masih menjadi persoalan penting bagi masyarakat desa tertinggal di Kabupaten Bangkalan. Program listrik masuk desa (lisdes) di kabupaten ujung barat Madura itu hingga kini dinilai belum optimal. Masih banyak masyarakat yang mengaliri rumahnya dengan mencaplok PLN luar desa. Seperti yang terjadi di Desa Tramok, Kecamatan Kokop, masyarakat Desa setempat mencaplok setrum secara langsung dari tiang listrik yang berada di Desa Katol. Kasus yang sama juga terjadi di Desa Dabung yang mencaplok aliran listrik dari Kecamatan Geger.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tindakan itu memang terkesan ilegal, namun masyarakat Desa Tramok tetap membayar rekening listrik kepada PLN Kecamatan Kokop. Seperti yang diungkapkan oleh Soim Nasrul M warga Desa Dabung, Kecamatan Geger yang menyaksikan langsung pencaplokan aliran listrik. Soim bercerita, ia mengetahui masyarakat Desa Dabung yang mencaplok aliran listrik dari Desa Lerpak Timur, Kecamatan Geger. “Masyarakat Desa Dabung menyambungkan aliran listrik di rumah meraka secara langsung dari desa lain, tetapi mereka membayar secara tertib di akhir bulan,†tuturnya, beberapa waktu lalu.
Soim juga menambahkan, masyarakat berkelompok saat menyambungkan aliran listrik. “Mereka berkelompok lima sampai enam orang dan iuran untuk membeli kabel. Setelah itu mereka menyambungkan aliran listrik dari Desa sebelah,†katanya kepada Mata Madura.
Sementara Rofii, warga Desa Batokaben, Kecamatan Konang mengeluhkan hal serupa. Ia menuturkan, masyarakat Desa Batokaben diharuskan memakai sumber listrik dengan daya 1.300 volt, padahal rata-rata rumahnya hanya dari papan kayu (geddek). “Dengan hanya rumah geddek masa harus menggunakan tegangan 1.300 volt. Apa mereka kuat untuk membayar tagihan listriknya nanti?†ujarnya mempertanyakan.
Menanggapi hal ini, Andrias Susilo, Manajer PLN Rayon Bangkalan mengatakan, program listrik masuk desa (lisdes) untuk tahun 2016 yang sedang dicanangkan oleh PLN Rayon Bangkalan memang sepenuhnya belum selesai. “Kalau program PLN sendiri ada enam lokasi yang mencakup Kokop, Geger, Galis, Konang. Permintaan itu tentu saja dari masyarakat dan kami yang membuatkan proposalnya,†kata Andrias, saat ditemui di kantornya, Rabu pekan lalu.
Ia menambahkan, subsidi aliran listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) serta yang mempunyai rekomendasi dari bupati atau kepala daerah setempat. “Jadi yang bisa menyambungkan aliran listrik bersubsidi 600 atau 900 volt hanya mereka yang terdaftar di BDT atau punya rekomendasi dari Bupati,†pungkasnya.
Menurut Suyitno, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan, listrik masuk desa saat ini memang sedang dalam proses realisasi dan ditargetkan selesai di akhir tahun. “Kita bekerja sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi agar semua masalah listrik di desa ini segera selesai di tahun 2016,†katanya berharap.
Aliran listrik untuk semua desa, lanjutnya, kemudian ditargetkan hingga 2017. Hal ini karena minimnya anggaran di tahun 2016. “Kita menargetkan di 2017 mendatang sudah selesai semua. Saat ini yang kita tangani kan dari APBD murni, sedangkan anggaran di 2016 sangat kecil yakni 2,6 miliar,†kata politisi PDIP tersebut.
eko/jamal
