matamaduranews.com–BANGKALAN-Belasan mahasiswa dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Socah (IKMS) menggelar aksi demo karena menilai Bupati Bangkalan, Ra Latif gagal urus sampah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Aksi mahasiswa ini digelar Senin (7/6/2021) sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka mendatangi kantor DPRD Bangkalan untuk meminta pertanggungjawaban pengawasan dari legislator Bangkalan.
“Bupati yang memiliki tageline Bangkalan Sejahtera. Kini menjadi Bangkalan Gagal Sejahtera,” paparnya di hadapan anggota DPRD Bangkalan.
Aksi mahasiswa ini sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Bangkalan yang mereka nilai gagal mengatasi masalah sampah.
“Tiga tahun berjalan Bupati Ra Latif dinilai gagal menjalankan program pembangunan. Khususnya di bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Apalagi maraknya sarana infrastruktur yang rusak bertahun-tahun,” kritiknya.
Mustaqim dalam orasinya menyinggung soal Perda No.12 tahun 2012 dan UU No.18 tahun 2008 soal pengelolaan sampah.
Pemkab Bangkalan dinilai tidak becus urus sampah sesuai Perda dan UU yang tertuang. Alhasil, pengangkutan pada TPA abai.
“Banyak sampah di pinggir jalan tak terurus. Faktornya adalah tidak adanya fasilitas yang memadai. Sehingga tidak heran lagi masyarakat membuang di pinggir jalan,” paparnya.
Karenanya, Mustaqim mendesak Bupati Ra Latif untuk segera memperbaiki kinerjanya sekaligus jajaran Pemkab Bangkalan khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kalau tidak mampu mengevaluasi kinerja dan kemudian memperbaikinya, lebih baik Ra Latif mundur. Kondisi di Bangkalan sekarang ini sangat memprihatinkan,” imbuhnya.
Bupati Ra Latif disebut tidak peduli Bangkalan maju atau tidak, yang dia pikirkan cuma bagaimana mendapat penghargaan dari instansi swasta maupun pemerintah.
“Kami menuntut DPRD agar bisa melakukan pengawasan yang lebih intesif dan bertindak tegas atas permasalahan tersebut agar hal ini tidak berlarut larut yang kemudian masyarakat menjadi korbannya,” paparnya.
Oleh karena itu, IKMS menyatakan keprihatinannya atas krisis kepemimpinan di Bangkalan.
“Kami menilai kondisi saat ini carut marut. Kita bahkan melihat saat ini terjadi krisis kepemimpinan akibat lemahnya kinerja Bupati. Sayang sekali Ra Latif tidak memanfaatkan kekuasaan secara tepat dan efektif,” imbuhnya.
Sementara aksi demonstran mahasiswa IKMS ditemui oleh anggota DPRD Bangkalan yaitu Suyitno dan Muhammad Hotib.
Suyitno menjelaskan pada demonstran jika Bangkalan saat ini memang masih belum memiliki TPA.
Ada TPA, tapi sifatnya masih sewa bulanan dengan anggaran kurang lebih 30 juta sebulan.
“Namun Pemkab sudah melakukan upaya untuk meminimalisir dengan pembangunan TPS-3R. Tahun 2021 ini dirinya akan melakukan sosialisasi bahwa di TPA Buluh yang sempat ditutup akan dilakukan reaktivasi. Anggarannya kurang lebih 2 miliar,” jelas Suyitno politisi PDI Perjuangan itu.
Senada dengan Muhammad Hotib, dirinya menyinggung jika persoalan sampah itu bukan hanya urusan Pemerintah, tapi peran andil masyarakat sangat dibutuhkan.
“Selama ini tidak ada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di tiap kecamatan. Apalagi di tingkat Desa. Maka ketika diangkut ke TPA maka sampah berjumlah besar,” jelas politisi PKB.
Seharusnya kata Hotib, Perda itu harus ada rujukan kepada Desa dan sampah bisa diolah di tingkat Desa dengan memfungsikan masyarakat atau dikenal bank sampah.
“Urusan dana pengelolaan bisa dari Dana Desa. Karena Pemerintah tidak seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan sampah. Tetapi ikut andil masyarakat juga jadi penentu,” tutup Hotib, memberikan penjelasan pada mahasiswa IKMS.
