matamaduranews.com–BANGKALAN-BLT UMKM atau Banpres (Bantuan Presiden) produktif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bangkalan memiliki cerita sedih.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Para pelaku usaha kecil di Bangkalan, Madura banyak yang mengeluh setelah melihat banyak penerima BLT UMKM bukan dari para pelaku usaha kecil.
Mereka para penerima BLT UMKM ada yang warga biasa, tak memiliki usaha. Tapi dapat BLT UMKM setelah melewati agen alias penyalur alias makelar di luar Dinas Koperasi.
Salah satu kesaksian disampaikan Moh. Amin (30) salah satu pedagang keliling mainan anak di Junok, Burneh, Bangkalan.
Amin mengaku belum pernah mendapatkan bantuan untuk pengembangan UMKM yang dari Banpres sebesar Rp 2,4 juta.
“Kami belum pernah mendapat bantuan (BLT) UMKM yang Bantuan Presiden. Padahal omzet saya turun hingga 50%. Saya terpaksa menghentikan pekerjaan karena penjualan sepi dan terbatas akibat covid-19,” keluhnya saat ditemui Mata Madura, Sabtu (24/10/2020).
Amin mencium bantuan UMKM dari Banpres tidak tepat sasaran. Para penerima bantuan diterima sejumlah warga yang bukan pelaku usaha kecil.
Amin melihat sendiri saat tetangga rumahnya dapat bantuan UMKM tapi keseharian tak tergolong pelaku UMKM.
Namun, saat dirinya akan mendaftar ke Kantor Dinas Koperasi Bangkalan, pendaftaran sudah ditutup.
Hal senada disampaikan Atma (43), warga Kelurahan Kemayoran, Kota Bangkalan. Dia menilai, bantuan yang dikucurkan ke warga calon penerima tidak tepat sasaran.
“Iya, karena ada warga yang bukan pelaku usaha tapi mendapat kucuran dana itu. Ada juga dalam satu keluarga, semuanya dapat bantuan. Sementara yang memiliki usaha kecil, tidak mendapatkan,” keluh Ibu Atma yang memiliki toko di rumahnya.
Dari penelusuran Mata Madura, para penerima bantuan UMKM dari presiden itu ada yang tergolong pelaku UMKM fiktif. Penerima mendaftar sebagai pelaku UMKM. Padahal, sejatinya dia tak memiliki usaha kecil.
Warga Kecamatan Socah, Ernawati (38) menyebut jika di sekitar rumahnya banyak orang yang bukan pelaku UMKM tapi dapat bantuan UMKM yang dari Banpres.
Ernawati menyebut, modus yang dilakukan pengusul adalah foto usaha orang lain yang diklaim milik dirinya saat mendaftar.
“Banyak pelaku UMKM dadakan hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Itu pelaku UMKM fiktif,” ceritanya.
Hasil investigasi Mata Madura di lapangan juga menemukan agen atau penyalur bantuan UMKM (Banpres) yang dilakukan bagi penerima UMKM fiktif.
Pendaftar alias pelaku UMKM fiktif diajukan oleh agen alias penyalur kepada Dinas Koperasi Bangkalan.
Meski pengusul (warga) tak memiliki usaha. Asal melalui si agen. Bantuan dijamin cair dengan ketentuan syarat berlaku.
Hal itu diakui oleh DW (29) asal Bangkalan, salah satu agen atau penyalur bantuan yang dipercaya Dinas Koperasi Bangakalan.
Kepada Mata Madura, DW malah menawarkan jasa untuk meloloskan BLT UMKM dengan ketentuan syarat berlaku bagi pemohon.
Kata DW, dirinya mendapat jatah BLT UMKM untuk meloloskan pendaftar bantuan UMKM meski tak punya usaha. Siapapun yang mendaftar bisa lolos asalkan melalui dirinya. Syaratnya ada potongan setelah bantuan masuk ke rekening.
“Saya dapat jatah puluhan UMKM di Bangkalan. Jika ingin daftar ayo, asal mau dipotong jika sudah cair bantuannya. Sedang pendataan dan usulan nanti kolektif. Cukup KTP saja, nanti keterangan usaha foto milik orang tidak masalah,” ucap DW kepada Mata Madura.
Menanggapi fenomena UMKM fiktif yang dapat BLT UMKM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan, Iskandar Ahadiyat tak membantah.
Ahadiyat juga mengatakan bahwa tugas Diskop kabupaten hanya mendata dan mengusulkan ke Kementerian Koperasi.
“Yang menyeleksi untuk dapat bantuan tetap dari Kementrian Koperasi dan UKM,” terangnya kepada Mata Madura.
Soal data usaha fiktif, Ahadiyat menyebut hanya sebagian kecil jika dikategorikan fiktif. Jika diprosentase 100 banding 3, katanya.
“Misalnya dalam satu keluarga ada yang mengajukan tiga, tetapi dia bisa membuktikan fotonya. Kedua ketika dia memperoleh surat keterangan usaha dari Kades. Ya kita masukkan,” dalih Ahadiyat.
Soal jatah bantuan secara kolektif yang dilakukan agen atau penyalur, Ahadiyat membantah. Dia tak menyebut agen alias calo BLT UMKM. Ahadiyat menyebut ada yang mau membantu verifikasi karena keterbatasan anggaran dari dinas.
“Masalahnya Dinas Koperasi Bangkalan juga kewalahan. Karena anggaran untuk verifikasi data untuk turun ke lapangan itu tidak ada,” ungkapnya.
“Jika ada yang membantu dari kelompok pelaku usaha, silahkan. Semua yang jadi koordinator itu, tanda tangan semua di Dinas Koperasi. Asal siap memberikan data yang valid,” tambahnya.
Ahadiyat berterima kasih adanya masukan dan kritik soal kejadian BLT UMKM di lapangan yang menjadi keluhan warga.
“Nanti akan kami evaluasi kembali. Saat ini kami mendata 10 ribu pelaku UMKM di Bangkalan. Soal data UMKM juga banyak dari berbagai jalur. Mulai dari jalur Bank BRI dan BNI,” terangnya.
Diketahui, sejak Jum’at (24/10/2020) pukul 01.00 WIB petugas Dinas Koperasi Bangkalan sudah menutup pendaftaran UMKM. Banyak masyarakat Bangkalan kecewa dan kembali dengan nestapa saat pendaftaran diketahui sudah tutup.
Padahal, sesuai dengan surat dari kementerian koperasi dan UKM pada 6 Oktober 2020. Surat dengan nomor 491/SM/X/2020 menerangkan bahwa pendaftaran untuk pelaku UMKM ini sampai November 2020.
Syaiful, Mata Madura
