DAU Dibekukan, PNS Bangkalan&Sampang Tidak Bisa Gajian 4 Bulan?

×

DAU Dibekukan, PNS Bangkalan&Sampang Tidak Bisa Gajian 4 Bulan?

Sebarkan artikel ini
DAU Dibekukan, PNS Bangkalan&Sampang Tidak Bisa Gajian 4 Bulan?
Menkeu Sri Mulyani

MataMaduraNews.comMADURA-Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura, Jawa Timur, ternyata masuk daftar daerah bersama 169 kabupaten dan kota yang bakal dibekukan penyaluran DAU-nya selama empat bulan, sejak September hingga Desember 2016. Jika ditotal, DAU Bangkalan yang bakal dibekukan sebesar Rp 73.312.367.340 (73,3 miliar). Sedangkan DAU Sampang total yang bakal dibekukan sebesar Rp 119.930.102.344 (119,9 miliar).  (Lebih jelasnya baca daftar lampiran penundaan DAU di bawah).

Pembekuan penyaluran DAU keseluruhan 169 kabupaten dan kota sebesar Rp 19,4 triliun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2016.

Karuan saja, pembekuan DAU menjadi kabar buruk bagi para pegawai PNS di 169 kabupaten dan kota, termasuk Bangkalan dan Sampang. Sebab, dengan dibekukannya dana DAU, maka gaji PNS terancam tak dibayarkan selama empat bulan ke depan, September-Desember 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu menunda penyaluran DAU. Yaitu, perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun.

Bangkalan dan Sampang masuk daftar DAU-nya bakal dibekukan selama 4 bulan
Bangkalan dan Sampang masuk daftar DAU-nya bakal dibekukan selama 4 bulan.

Sejumlah daerah pun memprotes kebijakan tersebut. Mereka menilai kebijakan itu bakal membuat PNS di daerah bakal tidak dapat gajian. Padahal, PNS diangkat pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menjelaskan, penundaan atau pembekuan DAU sangat tidak logis, karena anggaran dari pemerintah pusat itu sebagian besar untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS).

“Logikanya DAU itu enggak akan ditahan apalagi dipotong, karena peruntukan DAU itu kan sebesar-besarnya untuk kepentingan PNS. Nah, PNS yang menentukan kan urusan pusat,” ucap Usmar, sebagaimana dikutip pojoksatu.id.

Bagaima respon PNS di Sampang dan Bangakalan? Para PNS Sampang dan Bangkalan mayoritas keberatan jika gaji bulanannya tidak terbayar tepat waktu. “Wah gimana ya mas..Gaji itu kan untuk biaya hidup sehari-hari. Lain kebutuhan pendidikan anak-anak. Gak tahu kata pemerintah saja,” ucap Wati, salah satu PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Bangkalan.

Sebagian PNS di Bangkalan masih belum percaya atas berita yang ramai di media sosial beberapa hari terakhir. “Benar gak kabar itu,” jawab, wahyudi, salah satu PNS Bangkalan, via WhatsApp.

Sebagain PNS menilai kebijakan Menteri Keuangan masih belum final. “Belum tahu mas..Nunggu awal bulan saya baru bisa komentar,” jawab, taufik, salah satu PNS di Sampang, saat dihubungi MataMaduraNews.com.  (eko,jamal)

KPU Bangkalan