DAU Dibekukan, PNS Bangkalan&Sampang Tidak Bisa Gajian 4 Bulan?

Mata Madura - 27/08/2016
DAU Dibekukan, PNS Bangkalan&Sampang Tidak Bisa Gajian 4 Bulan?
Menkeu Sri Mulyani - ()
Penulis
|
Editor
Link Banner

MataMaduraNews.comMADURA-Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura, Jawa Timur, ternyata masuk daftar daerah bersama 169 kabupaten dan kota yang bakal dibekukan penyaluran DAU-nya selama empat bulan, sejak September hingga Desember 2016. Jika ditotal, DAU Bangkalan yang bakal dibekukan sebesar Rp 73.312.367.340 (73,3 miliar). Sedangkan DAU Sampang total yang bakal dibekukan sebesar Rp 119.930.102.344 (119,9 miliar).  (Lebih jelasnya baca daftar lampiran penundaan DAU di bawah).

Pembekuan penyaluran DAU keseluruhan 169 kabupaten dan kota sebesar Rp 19,4 triliun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2016.

Karuan saja, pembekuan DAU menjadi kabar buruk bagi para pegawai PNS di 169 kabupaten dan kota, termasuk Bangkalan dan Sampang. Sebab, dengan dibekukannya dana DAU, maka gaji PNS terancam tak dibayarkan selama empat bulan ke depan, September-Desember 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu menunda penyaluran DAU. Yaitu, perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun.

Bangkalan dan Sampang masuk daftar DAU-nya bakal dibekukan selama 4 bulan

Bangkalan dan Sampang masuk daftar DAU-nya bakal dibekukan selama 4 bulan.

Sejumlah daerah pun memprotes kebijakan tersebut. Mereka menilai kebijakan itu bakal membuat PNS di daerah bakal tidak dapat gajian. Padahal, PNS diangkat pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menjelaskan, penundaan atau pembekuan DAU sangat tidak logis, karena anggaran dari pemerintah pusat itu sebagian besar untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS).

“Logikanya DAU itu enggak akan ditahan apalagi dipotong, karena peruntukan DAU itu kan sebesar-besarnya untuk kepentingan PNS. Nah, PNS yang menentukan kan urusan pusat,” ucap Usmar, sebagaimana dikutip pojoksatu.id.

Bagaima respon PNS di Sampang dan Bangakalan? Para PNS Sampang dan Bangkalan mayoritas keberatan jika gaji bulanannya tidak terbayar tepat waktu. “Wah gimana ya mas..Gaji itu kan untuk biaya hidup sehari-hari. Lain kebutuhan pendidikan anak-anak. Gak tahu kata pemerintah saja,” ucap Wati, salah satu PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Bangkalan.

Sebagian PNS di Bangkalan masih belum percaya atas berita yang ramai di media sosial beberapa hari terakhir. “Benar gak kabar itu,” jawab, wahyudi, salah satu PNS Bangkalan, via WhatsApp.

Sebagain PNS menilai kebijakan Menteri Keuangan masih belum final. “Belum tahu mas..Nunggu awal bulan saya baru bisa komentar,” jawab, taufik, salah satu PNS di Sampang, saat dihubungi MataMaduraNews.com.  (eko,jamal)

Tinggalkan Komentar

Terkini

TF Beli Sabu pada WS, WS Beli ke Siapa?

TF Beli Sabu pada WS, WS Beli ke Siapa?

Hukum & Kriminal   Sumenep
Di Balik Lonjakan Angka Vaksinasi Covid-19 di Sumenep, Ternyata Ini yang Mempengaruhi

Di Balik Lonjakan Angka Vaksinasi Covid-19 di Sumenep, Ternyata Ini yang Mempengaruhi

Covid-19   Headline   Sumenep
Dua Dokter Spesialis Mata RSUD dr H Moh Anwar Sumenep Berbagi Cara Mendeteksi Gejala Katarak

Dua Dokter Spesialis Mata RSUD dr H Moh Anwar Sumenep Berbagi Cara Mendeteksi Gejala Katarak

Kesehatan   Sumenep
Kebijakan Bupati Achmad Fauzi, Kamis sampai Jumat Sumenep Kembali Bernuansa Keraton

Kebijakan Bupati Achmad Fauzi, Kamis sampai Jumat Sumenep Kembali Bernuansa Keraton

Budaya   Sumenep
Toko Ananda Gapura Terbakar, Pemilik Rugi Rp 1,5 Miliar

Toko Ananda Gapura Terbakar, Pemilik Rugi Rp 1,5 Miliar

Peristiwa   Sumenep
Demo Dugaan Korupsi Gedung Dinkes Sumenep yang Belum Jelas

Demo Dugaan Korupsi Gedung Dinkes Sumenep yang Belum Jelas

Sumenep
Siswa dan Guru MIN 1 Sumenep Berpakaian Nuansa Keraton dan Budaya SumenepHari Jadi Sumenep ke 752

Siswa dan Guru MIN 1 Sumenep Berpakaian Nuansa Keraton dan Budaya Sumenep
Hari Jadi Sumenep ke 752

Sumenep
Dapat Kucuran DBHCHT 2021, Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep Komitmen Layani Masyarakat

Dapat Kucuran DBHCHT 2021, Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep Komitmen Layani Masyarakat

Kesehatan   Sumenep
Bupati Putuskan Jadwal Pemungutan Pilkades Sumenep pada 25 November 2021

Bupati Putuskan Jadwal Pemungutan Pilkades Sumenep pada 25 November 2021

Headline   Pilkades   Sumenep
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jeneponto Diduga Aniaya Warga Pakai Samurai

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jeneponto Diduga Aniaya Warga Pakai Samurai

Headline   Hukum & Kriminal   Lintas Daerah
Bupati Sumenep Mengisyaratkan Pilkades Digelar 25 November 2021

Bupati Sumenep Mengisyaratkan Pilkades Digelar 25 November 2021

Pilkades   Sumenep
Intip Cara Hamil Sehat Tips dari Dokter Spesialis Kandungan RSUD Moh Anwar Sumenep 

Intip Cara Hamil Sehat Tips dari Dokter Spesialis Kandungan RSUD Moh Anwar Sumenep 

Kesehatan   Sumenep
Aksi Melayani Pendidikan, BPRS Bhakti Sumekar Berikan Penghargaan kepada 6 Sarjana Berprestasi INKADHA Sumenep

Aksi Melayani Pendidikan, BPRS Bhakti Sumekar Berikan Penghargaan kepada 6 Sarjana Berprestasi INKADHA Sumenep

BPRS   Pendidikan   Sumenep
Bupati Achmad Fauzi Buka Pameran dan Kontes Bonsai Nasional 2021Saya Minta Kontes Khusus Bonsai Cemara Udang

Bupati Achmad Fauzi Buka Pameran dan Kontes Bonsai Nasional 2021
Saya Minta Kontes Khusus Bonsai Cemara Udang

Event   Sumenep
Noer Wachid Riqzal Firdauz, Dosen STKIP PGRI Sumenep Jadi Wasit di PON Papua XX 2021Satu-satunya dari Madura

Noer Wachid Riqzal Firdauz, Dosen STKIP PGRI Sumenep Jadi Wasit di PON Papua XX 2021
Satu-satunya dari Madura

Headline   Nasional   Olahraga
Close Ads X
--> -->