
MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Pengangkatan dan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dikritik pimpinan DPRD setempat, Rabu (18/01/2017).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sebelumnya, dua pimpinan DPRD, H. Fatkhurrahman dan H Abdurrahman, SH memprotes pengangkatan dan pelantikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bangkalan, Abd. Qomar Setiajid. Kini giliran Ketua DPRD Imron Rosyadi yang angkat bicara, lantaran dirinya juga tak tahu-menahu soal pengangkatan Sekwan tersebut.
Baca Juga:Â Langkahi Prosedur, Dua Pimpinan DPRD Bangkalan Protes Pengangkatan Sekwan
Politisi Partai Gerindra itu, menyayangkan sikap eksekutif yang mengangkat dan melantik Sekwan tanpa persetujuan pimpinan DPRD, termasuk dirinya. Bahkan, dia menegaskan pejabat yang dilantik itu, bukan orang yang diusulkan dewan.
“Nanti kita akan klarifikasi pada BKD terkait ini, kok bisa seperti itu. Apakah pihak eksekutif khilaf atau bagaimana,†ungkapnya di hadapan awak media, usai menemui massa GEMPAR.
Baca Juga:Â Massa Desak Bupati Bangkalan Mundur, Ketua DPRD: Silahkan Sampaikan Ke Bersangkutan
Klarifikasi kepada pihak eksekutif, lanjut Imron, akan segera dilaksanakan setelah pihaknya melakukan rapat pimpinan yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Tetapi intinya, sampai saat ini ia belum pernah ketemu dengan Sekretaris Dewan yang baru.
“Sudah pernah ngantor apa belum, saya tidak tahu. Ya mungkin masih nunggu Sertijab dulu, Mas. Dimana pun kalau ada pergantian jabatan kan harus Sertijab dulu,†tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD H. Fatkhurrahman justru beranggapan bukan hanya pelantikan Sekwan saja yang menuai masalah. Ji Kur-panggilan akrab politisi PDI-P tersebut, menilai banyak pejabat yang tidak sesuai kompetensi dalam posisi yang dijabat.
“Bukan hanya Sekwan saja, tapi juga pejabat yang dilantik Pak Bupati (Makmun Ibnu Fuad, red) kemarin itu banyak yang tidak sesuai ahlinya,†ungkapnya meyakinkan.
Menurut Ji Kur, pelantikan pejabat yang dilaksanakan pada Senin (16/01) kemarin, komposisinya banyak yang tidak sesuai dengan bidang keahlian. Sehingga pejabat yang dilantik Bupati banyak yang menempati Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
“Misalkan seperti Kepala Dinas KB Pak Tamar Djaya itu (Ir. Tamar Djaya, MM, Kadis KB, PP & PA, red), beliau ahli di bidang proyek. Kan mantan Kepala PU, juga bukan ahli dibidang kesehatan. Sedangkan Bu Lili (Dra. Lili A, Apt.MMKES, red) yang sudah jelas-jelas megister kesehatan, malah dijadikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini kan lucu,†ujarnya kepada sejumlah awak media.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan, Moh. Gufron belum bisa dimintai keterangan. Saat disambangi ke kantornya, ia sedang rapat.
“Belum bisa diganggu, Mas. Lagi rapat,†kata salah seorang stafnya.
Reporter: Agus, Mata Bangkalan | Editor: Rafiqi