matamaduranews.com-19 Agustus 2025. Para pejabat Pemkab Sumenep beraudiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta.
Wakil Bupati Imam Hasyim bersama para kepala OPD diterima langsung oleh Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko.
Sekilas, pertemuan itu tampak serius. Tapi dari jauh, kita bisa bertanya: apakah kemiskinan di Sumenep kini ibarat produk yang bisa dijual di lapak, demi menarik program pusat?
Mari kita lihat kenyataan di bawah.
Kabupaten Sumenep, dengan 1,145 juta jiwa penduduk, adalah kabupaten termiskin ketiga di Jawa Timur setelah Sampang dan Bangkalan. Angka kemiskinan 17,78 persen. Kepala rumah tangga miskin 85 persennya hanya lulusan SMP ke bawah. Mayoritas bekerja di pertanian, buruh tani, dan nelayan—sektor rentan yang tidak memberi kepastian.
Ditambah lagi, persoalan klasik: akses air minum layak baru 86,7 persen, dan pulau-pulau terluar seperti Masa Lembu dan Masa Kambing masih terisolasi, belasan jam ditempuh lewat laut.
Pemerintah pusat berkali-kali mengucurkan program pengentasan kemiskinan ke Madura. Untuk Sumenep, “kado” terbarunya adalah Sekolah Rakyat. Pemkab bahkan sudah menyiapkan tanah, dan anggaran pembangunan hampir Rp100 miliar diproyeksikan tahun depan. Program ambisius ini digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan janji memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan gratis, berkualitas, berbasis karakter.
Masalahnya, di Sumenep program ini justru berjalan pincang sejak awal. Target penerimaan 100 siswa (50 SD, 50 SMP). Fasilitas lengkap, gratis, bahkan rumah orang tua siswa akan diperbaiki. Namun, hingga pertengahan Agustus 2025, jumlah pendaftar baru sembilan orang.
Sembilan dari seratus.
Paradoks besar. Bagaimana mungkin di daerah dengan belasan ribu anak putus sekolah, justru kesulitan mencari seratus pendaftar? Apakah masyarakat apatis? Atau pemerintah gagal menyentuh akar persoalan?
Kalau mengurus seratus siswa saja masih balepotan, kok bisa-bisanya Pemkab begitu rajin bolak-balik ke Jakarta mencari tambahan program dari BP Taskin? Tidakkah ini justru menguatkan kesan bahwa kemiskinan di Sumenep cukup diperlakukan sebagai “lapak dagangan” untuk terus mengalirkan proyek dari pusat?
Bagi orang Sumenep, pemandangan ini miris. Kemiskinan terlalu sering jadi retorika—dihitung, dipresentasikan, dibicarakan dengan angka. Tetapi ketika ada program nyata, pemerintah daerah tampak pasif. Sibuk berbicara, lemah di lapangan. Kecuali ketika menyangkut proyek pembangunan yang berbau cuan, baru terlihat semangat.
Sekolah Rakyat semestinya menjadi indikator keseriusan Pemkab dalam mengentaskan kemiskinan. Kalau di tahap awal saja sudah gagal meyakinkan masyarakat, wajar bila publik curiga: apakah kita benar-benar ingin memberantas kemiskinan, atau sekadar menjadikannya alasan untuk buka lapak program pusat?
Gus Dolla
