matamaduranews.com–BANGKALAN-Cerita pilu datang dari Ibu Toyyibah, warga Desa Dabung, Gegger, Bangkalan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ibu Toyyibah adalah ibu si bayi yang meninggal dunia di RSUD Bangkalan. Dia bersama sang suami membawa jasad anaknya menggunakan sepeda motor dari RSUD Bangkalan ke rumahnya di Kecamatan Gegger, Bangkalan.
Jasad si bayi terpaksa dibawa pulang menggunakan motor karena tak punya biaya bayar ambulans milik RSUD Bangkalan.
Kejadian itu terjadi pada Jumat dini hari, tanggal 16 oktober 2020 setelah si bayi meninggal dunia di RSUD Bangkalan.
Kisah pilu ini disampaikan Ibu Toyyibah dan Abdul Mannan (ayah si bayi).
Bersama Rohman, Koordinator Pemuda Pemuda Madura Bersatu (PMB). Kedua orang tua sia bayi ikut bersama aksi PMB di Pemkab Bangkalan pada Jumat siang (6/11/2020).
PMB mendemo Pemkab karena pelayanan RSUD Bangkalan yang dinilai menelantarkan orang miskin dalam menikmati pelayanan kesehatan.
Kejadian itu bermula pada Jumat pagi (16/10/2020) si bayi dirawat di Puskesmas Tongguh, Arosbaya, Bangkalan.
Bayi yang berumur 32 hari ini sedang sakit. Si bayi sempat dirawat beberapa jam di Puskesmas Tongguh, Arosbaya. Karena kondisi kian kritis, si bayi dirujuk ke RSUD Bangkalan.
Ibu Toyyibah tergolong warga miskin. Dia tidak memiliki BPJS dan kartu KIS.
Sebelum dirujuk ke RSUD Bangkalan, ibu Toyyibah membayar biaya pengobatan Rp 700 ribu di Puskesmas Tongguh.
Pada jam 10.00 WIB, ibu toyyibah dan si bayi masuk ruang IGD RSUD Bangkalan.
Petugas RSUD Bangkalan menanyakan kartu BPJS pasien. Si Ibu bayi mengaku tak memilikinya.
Ibu Toyyibah memohon kepada petugas agar si bayi diberi pelayanan terbaik demi keselamatan nyawa sang anak.
Manajemen RSUD Bangkalan minta biaya Rp 3,5 juta untuk membeli alat bantu jantung si bayi.
Demi menyelamatkan si bayi meski tidak memiliki uang. Ibu Toyyibah mencari utangan ke sanak tetangga.
Si bayi ditangani beberapa jam di IGD dengan alat bantu jantung. Kondisi si bayi tak kunjung membaik. Si bayi lalu dipindah ke ruang NICU.
Pada jumat malam sekitar pukul 23.00 WIB si bayi dinyatakan meninggal dunia.
Karena kondisi tengah malam. Abdul Mannan, ayah si bayi mencari ambulan untuk mengangkut jasad anakanya.
Abdul Mannan bertanya kepada petugas RSUD Bangkalan.
Saat bertanya mobil ambulan, si petugas RSUD menjawab dengan biaya antar ambulans sebesar Rp 2,7 juta.
Karuan saja, bapak si bayi menjawab tidak mampu membayar jika dengan uang sebesar itu.
“Kami tidak mampu pak. Kami tidak punya uang,” cerita Abdul Mannan, meniru jawaban ke petugas RSUD Bangkalan setelah massa PMB orasi.
Karena tak mampu bayar biaya antar ambulan. Petugas itu menyarankan agar memakai sepeda motor untuk membawa jasad si bayi.
Sebelum pulang. Abdul Mannan minta surat jalan dan surat kematian kepada RSUD Bangkalan.
Setelah menerima surat kematian itu. Jasad si bayi dibawa pulang menaiki sepeda motor.
Dengan keadaan sedih, Ibu Toyyibah dan Abdul Mannan membawa jasad si bayi dari RSUD Bangkalan pada jam 23.00 WIB. Sampai Sabtu dini hari jam 02.00 WIB ke rumah duka di Desa Desa Dabung, Gegger.
“Anak kami diangkut pakai sepeda motor dengan dibonceng suami,” cerita Ibu Toyyibah, Jum’at (6/11/2020) usai massa PMB orasi di kantor Pemkab Bangkalan.
Dalam aksi tersebut, puluhan massa PMB ditemui Wakil Bupati Bangkalan, M. Mohni. Sekda Bangkalan,Taufan. Direktur RSUD Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani dan Wakil Direktur RSUD Bangkalan, dr. Farhat Suryaningrat.
Direktur Umum RSUD Syamrabhu Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani saat menemui massa aksi berjanji akan menampung dan mengklarifikasi apa yang dikeluhkan oleh pendemo.
“Nanti kita lihat di dokumen medik, jadi kita gak bisa ngomong di sini hal-hal yang detail karena ini tidak terjadi kemarin tapi beberapa bulan yang lalu dan terkait medis, sementara pendapat medis dan masyarakat kadang berbeda,” jawabnya kepada peserta aksi.
dr. Nunuk juga berharap agar masyarakat bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut medis.
Pihaknya juga berjanji akan mengusut tuntas permasalahan tersebut. Jika terbukti benar, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada dokter atau perawat yang bersangkutan.
“Tentu nantinya setelah kami melihat semua dokumen medik yang ada di kami. Nantinya akan memberikan sanksi kepada tenaga medis yang dimaksud apabila terbukti salah dalam penanganan pasien,” pungkasnya.
Syaiful, Mata Madura
