MataMaduraNews.com, BANGKALAN – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, belum juga terlaksana. Padahal dokumen pendahuluan dalam konteks penyusunan APBD itu seharusnya sudah dibahas pada bulan Juni lalu, namun memblunder dalam krisis kepemimpinan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hingga kemarin, Selasa (29/11) pihak eksekutif berdalih keterlambatan pembahasan KUA-PPAS terjadi lantaran masih menunggu proses Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Bangkalan yang belum selesai. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan Safril Hidayat mengatakan, seandainya mengacu pada tahun sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS pasti sudah rampung.
â€Namun masih ada penyesuaian dengan SOTK baru yang masih difasilitasi oleh gubernur,†katanya.
Tapi rupanya eksekutif pun tak sejalan. Sebab Wakil Bupati Mondir A. Rofi’i menyatakan, semua draf KUA PPAS RAPBD 2017 sudah selesai dan tinggal menunggu tanda tangan Bupati Bangkalan, R.K. Muh Makmun Ibnu Fuad. â€Sesegera mungkinlah akan diserahkan kepada legislatif. Ini kan cuma nunggu teken bupati saja,’’ ungkanya, saat dihubungi MataMaduraNews.com, (Selasa/11) kemarin.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan Musawwir menyatakan, penyesuain dengan SOTK sebagaimana dikemukakan Safril Hidayat, tidak bisa dijadikan alasan. Sebab jika SOTK sudah disepakati Pansus DPRD kepada Gubernur, menurutnya hanya tinggal disesuaikan dan tidak mungkin diubah.
â€Itu aneh. Jika memang masih menunggu SOTK, artinya Pemkab Bangkalan di bawah naungan Bupati Ra Momon kurang serius dalam mengurus rakyat ini. Baik dalam kemajuan Bangkalan maupun pembangunan Bangkalan,’’ ucapnya.
Musawwir pun tak segan menyebut lambannya penyerahan draf KUA PPAS sebagai dampak krisis kepemimpinan di Bangkalan. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, menurutnya itu bakal mengganggu semua aktivitas pemerintahan.
â€Makanya kalau nanti ada ribuan orang demo, jangan salahkan yang demo, salahkan eksekutifnya yang tidak serius dalam mengelola kepemerintahan,†tegasnya.
Bukan hanya itu, lantaran pembahasan sudah terlambat, jika disebabkan lambannya Bupati Momon menyerahkan KUA-PPAS kepada legislatif, maka eksekutif dapat terkena sanksi. Bayangan pejabat tidak akan dapat gaji selama enam bulan, hanya bisa diatasi dengan sikap tegas dan desakan dari semua anggota dewan.
â€DPR harus tegas! Apa kita harus diam mempunyai pemimpin yang tidak jelas,’’ tandasnya, mempertanyakan.
Eko, Mata Bangkalan
