matamaduranews.com–BANGKALAN-Gedung megah wakil rakyat Kabupaten Bangkalan 2019-2024 banyak diisi wajah baru.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Salah satunya ada nama Muhammad Hotib. Sebelum duduk di kursi legislatif Bangkalan, Hotib-panggilan akrabnya-sempat menjadi aktivis Wonocolo, Surabaya dan parlemen jalanan.
Hotib tergolong mantan aktivis PMII di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saat Pileg 2019 lalu, dia terpilih sebagai wakil rakyat dari PKB.
Hotib yang lahir di Desa Kwanyar, 35 tahun lalu, tak menduga dirinya bisa terpilih anggota DPRD Bangkalan. Maklum, dia bukan siapa-siapa. Dan kehadirannya di dunia politik Bangkalan tak masuk daftar yang diperhitungkan.
Selain pemula, Hotib juga bukan dari trah dinasti pemerintahan desa atau lazim dikenal sebagai anak maupun kerabat kepala desa sebagai tokoh sentral dalam konstelasi politik praktis di Bangkalan.
Namun, berbekal kepercayaan partai dan restu para tokoh masyarakat, tanpa disangka Hotib bisa meraih suara yang mengantarkan dirinya duduk sebagai anggota DPRD Bangkalan periode 2019-2024.
“Alhamdulillah, selain karena pergaulan saya juga berkat kenalan dan pergaulan saudara-saudara yang lain,” cerita suami Eva Fauziyah Faza ini merendah.
Kesuksesan Hotib memetik kepercayaan masyarakat pemilih tak lepas dari sosok pribadi yang sangat familiar di mata masyarakat. Tak heran jika banyak yang menilai Hotib sebagai politisi muda yang penuh talenta.
Berbekal sebagai pendamping PKH 4 tahun dan pendamping desa 1,5 tahun, Hotib merajut kepercayaan dengan sejumlah tokoh sentral di daerah pemilihannya.
Terjun ke politik praktis memang keinginan sendiri Hotib. Sewaktu menjadi aktivis kampus, Hotib selalu dipercaya teman-temannya untuk selalu menyampaikan aspirasi. Baik di kampus maupun ke pemerintah.
Saat menjadi aktivis mahasiswa di Wonocolo, Hotib sempat menggeluti dunia usaha Warnet. Dia lakukan untuk mengasah naluri bisnisnya di tengah keterbatasan biaya kuliah di Surabaya.
Saat duduk di bangku SDN Pesanggrahan III, jiwa aktivis Hotib mulai tumbuh. Saat itu, ia selalu menjadi jujukan teman SD untuk menjadi ketua kelas.
Kemampuannya mengorganisir dilanjut ke MTS dan SMA Manbaul Hikam Burneh sebelum kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya pada Fakultas Syariah. Pada tahun 2011, Hotib mendapat gelar Sarjana Hukum Islam.
Setelah lulus kuliah, dalam benak pikiran Hotib aspirasi itu akan lebih efektif jika dirinya masuk ke dalam sistem.
Saat ngobrol santai dengan Mata Madura, pribadi Hotib yang akrab dengan semua elemen terlihat. Dia tak membuat jarak dengan siapa pun lawan obrolnya. Nyambung jika diajak bicara. Termasuk jika bicara tugas kedewanan.
Tak berlebihan, bila PKB mempercayakan Hotib sebagai nahkoda fraksi di DPRD.
Dalam misi perjuangan di parlemen, Hotib berkomitmen untuk selalu mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selalu membangun hubungan yang harmonis dengan eksekutif sebagai mitranya. Tanpa kehilangan sikap kritisnya.
Dengan kewenangan saat ini di legislatif, Hotib merasa lebih efektif melakukan perjuangan yang dilakukan sebelumnya.
Sebelumnya menjadi parlemen jalanan. Kini dengan kewenangan di parlemen, Hotib bisa memperjuangkan lewat sistem lebih optimal.
Apalagi jabatan Ketua Fraksi PKB, Hotib mudah mendistribusikan aspirasi masyarakat ke sejumlah komisi yang ditempati anggota fraksi PKB.
Hal yang menjadi perhatian utama Hotib saat ini adalah optimalisasi pelayanan publik. Sebagaimana tugas di komisi A yang membidangi pemerintahan banyak bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam pandangan Hotib, para ASN Bangkalan perlu didorong agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Bangkalan.
Salah satu yang menjadi perhatian Hotib adalah peningkatan pelayanan publik yang harus ditingkatkan dalam mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang mayoritas bersentuhan dengan warga secara langsung.
Selain Disdukcapil, Hotib juga menyoroti kinerja DPMD, Dinas Perizinan dan BKPSDA. Tiga OPD itu dalam amatan Hotib bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, Hotib berharap empat OPD yang disebut di atas dapat membuat inovasi pelayanan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Sekalipun DPRD merupakan jabatan politik, namun tetap harus memperioritaskan aspirasi masyarakat sebagai issue strategis. Untuk itu, reformasi birokrasi secara struktural penting dilakukan guna menjabatani pelayanan publik yang lebih maksimal,” jelas ayah tiga anak ini, saat berbincang dengan Mata Madura, Senin (16/12/2019) siang
Hotib setuju dengan Program Mall Pelayanan Publik (MPP) terpadu yang digagas Bupati Bangkalan, Ra Latif.
Hotib berharap pada tahun 2020, hal-hal yang terkait pelayanan masyarakat agar lebih dekat.
“Sejatinya, pengurusan berbagai dokumen, mulai dari administrasi kependudukan, seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan akta kematian, izin usaha, hingga dokumen penting lainnya, harus lebih nyaman dan dirasa mudah masyarakat mengurusnya,” harap Hotib.
Syaiful, Mata Bangkalan
