foto for Mata Madura
MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Perhatian segenap elemen masyarakat Bangakalan terhadap kondisi roda Pemerintah Kabupaten Bangkalan tak pernah surut. Setelah beraudiensi dengan Gubernur Jatim, Soekarwo, kali ini, Forum Ulama dan Tokoh Masyarakat Bangkalan menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, Jumat sore (10/02/2017).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kehadiran para ulama dan tokoh masyarakat Bangkalan disambut hangat Ketua DPRD Imron Rosyadi. Sebagai pembuka, Imron menyampaikan rasa terima kasih kepada para ulama dan tokoh masyarakat karena sudah bersedia hadir ke gedung DPRD. Selanjutnya, ia memberi kesempatan kepada KH Syafik Rofii sebagai kordinator rombongan.
KH Syafik Rofii menyampaikan pandangan tentang kondisi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang ia nilai tidak stabil. Mantan Wabup Bangkalan ini menyebut ketidakharmonisan antara bupati dengan wakil bupati dan sekretaris daerah. “Ini menyebabkan ada rasa bingung pada tingkat pejabat. Jadi staf bupati itu merasa bingung. Mau menghadap ke Sekda takut ke Bupati. Begitupun ketika mau menyampaikan sesuatu ke Wabup takut ke Bupati,” jelasnya penuh heran.
Selain ketidakharmonisan di elit Pemkab Bangkalan, Kiai Syafik juga memepermaslahkan pembahasan APBD yang tak kunjung menemukan titik temu. Padahal menurutnya, APBD merupakan penggerak utama perekonomian suatu daerah. “Bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak jika APBD saja belum ada kejelasan,” imbuhnya mempertanyakan.
Menanggapi aspirasi itu, Imron mengaku belum menemukan adanya disharmoni antar pimpinan pemerintah kabupaten. “Selama ini, ketika di paripurna Wabup hadir sebagai kapisitas mewakili bupati. Di rapat anggaran Sekda sebagai Ketua Timgar mengaku sudah ada mandat kewenangan dari Bupati. Jadi kita belum menemukan indikator disharmonisasi itu,” terang politisi Gerindra ini berargumen.
Terkait polemik APBD Bangkalan 2017, lanjut Imron semuanya sudah selesai dan tinggal menunggu penetapan Gubernur Jatim, Soekarwo. Masalah eksekutif yang tidak mematuhi hasil pembahasan disebabkan karena mereka merasa keberatan tentang pemangkasan aggaran. “Tapi sekarang sudah di perbaiki sesuai dengan arahan pak gubernur”. Terangnya.
Merasa kurang puas dengan keterangan Ketua DPRD, perwakilan rombongan ikut merespon. KH Ali Ridho, sebagai Ketua DPC PPP Bangkalan versi Djian Faris menyebut pernyataan Ketua DPRD terlalu normatif yang berbalik dengan kondisi sebenarnya di Bangkalan. Menurut Kiai Ali Ridho, selama kepemimpinan Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, kondisi Bangkalan tidak ada perkembangan yang berarti.
“Kita sudah merasa tidak punya Bupati. Datang ke sini dengan jawaban ketua yang seperi itu kita juga merasa tidak punya wakil rakyat. Kami meminta agar dewan mendorong Bupati untuk bekerja dengan baik. Atau kalau tidak, dimakzulkan saja,” ucapnya dengan nada tinggi
Dengan santai, Imron Rosyadi menjawab pernyataan Kiai Ali Ridho dengan datar. Dikatakan, DPRD selalu mendorong Bupati Makmun ibnu Fuad untuk mengerjakan tugas-tugas bupati sesuai aturan. Masalah keterlambatan APBD ia juga mengaku sudah sering mendorong bupati untuk segera menyelesaikan.
Mengenai pemakzulan yang diminta KH. Ali Ridho, Imron mengaku DPRD tidak memiliki kewenangan tentang itu. Dia berdalih belum menemukan indikator untuk melakukan pemakzulan itu. “Pemakzulan itu kan ada tahapannya. Nah sampai sekarang, kita belum menemukan tahapan itu,” terangnya beretorika.
Masih belum puas jawaban Ketua DPRD Bangkalan, Aliman Haris, anggota forum lain menyebut inti permasalahan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah krisis kepemimpinan. Jika DPRD merasa belum bisa melihat persoalan di lapangan, maka harus ada tindakan ivestigasi yang dilakukan oleh DPRD untuk bisa mengetahui kompleks permasalahan di Bangkalan.
“Salah satu yang bisa dilakukan dewan adalah membentuk Pansus agar bisa investigasi di lapangan. Contoh yang saya ketahui, ada Kepala SOPD yang di mobil dinasnya penuh dengan tumpukan surat yang harus ditandatangani Bupati. Itu karena Bupati tidak pernah ngantor hingga harus dikejar,” terang mantan aktivis Wonocolo ini dengan nada tinggi.
Dia juga menyebut banyak tugas bupati yang terbengkalai. Menurutnya, dibawah kepemimpinan Bupati Makmun ibnu Fuad semuanya terlambat. “Apakah ini dikatakan normal? Dan jika kemudian DPRD membutuhkan arahan harus memulai investigasi dari mana, kami siap memberikan data. Bupati kita ini bebal. Pak Dewan kita telah diberikan kesabaran yang luar biasa oleh Allah menghadapi kebebalan bupati kita ini,” sindirnya.
Menanggapi pernyataan Aliman, lagi-lagi Imron berapologi bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan tentang kepala SOPD yang mengeluhkan kinerja bupati. Menurutnya, selama ini ketika rapat komisi di DPRD bersama mitra kerja eksekutif, tidak ada keluhan dan problem tentang kinerja bupati. “Kita belum ada materi untuk investigasi. Sehingga kita bingung mau mulai dari mana,” ucapnya berapologi.
Kendati demikian, Imron berjanji jika ada yang berkenan memberikan data sebagai bahan untuk melakukan investigasi, dirinya mengaku sanggup menindaklanjuti. “Kami siap, jika memang ada data real. Berikan kepada kami,” tuturnya.
Agus, Mata Bangkalan
