matamaduranews.com- Suasana kantor Bupati Sumenep, JL Dr Cipto tak seperti biasa. Ada cafe dekat masjid. Ada kursi bisa untuk nongkrong di bawah tenda payung.
Di bundaran. Ada air mancur. Nuansa lapang terasa. Meski parkir kendaraan belum beraturan karena tak muat.
Kalau malam. Banyak anak muda yang sekedar duduk-duduk menikmati permainan lampu sembari melihat air mancur dari bundaran.
Siang itu. Tanpa sengaja. Saya lagi nongkrong di cafe dekat masjid. Mulai tolah toleh. Eh.. Dekat cafe ada kantor kas bank jatim.
Di atas meja cofe sudah tersaji pesanan segelas kopi. Sambil mengeluarkan rokok dari celana. Bergumam dalam hati, “Asyik juga suasana kantor Bupati Sumenep,”
Sebatang rokok disulut. Beberapa menit berlalu. Tanpa sengaja bertemu salah satu pejabat eselon OPD Sumenep.
Rupanya ia baru usai shalat dhuhur. Mampir ke cofe. Saya salami.
Namun di wajahnya terlihat lesu. Kerutan wajah si pejabat eselon OPD Sumenep itu lagi layu.
Tak seperti biasa. Bila bertemu si pejabat itu, wajahnya sumringah. Gelak tawa ciri khasnya.
“Seperti ada problem,” gumam dalam bathin.
Saya sengaja tak melanjutkan pembicaraan. Saya milih pasif.
Tapi si pejabat hendak berbicara sesuatu. Hanya tak tersampaikan.
Seperti ada goresan bathin yang dipendam.
“Sanonto seppe, dik,” tiba-tiba si pejabat itu berucap sambil pamit meninggalkan cofe.
Saya diam. Tak bertanya panjang maksud ungkapan sanonto seppe.
Teman wartawan dan LSM di samping kursi ikut tertawa mendengar ucapan si pejabat eselon OPD tadi.
Edo-salah satu wartawan yang selalu berpenampilang gaul, menimpali begini: sanonto akar rumput lagi tak berbekas. Maklum anomali cuaca.
Ocehan Edo yang jadi topik bahasan di cofe itu. Bergeser dari ucapan pejabat yang lagi layu.
Dasar Edo. Pembicaraan serius selalu dibahas dengan guyonan.
Acara santai di cofe pun bubar.
Malam-malam dapat kiriman link berita. Isinya: Fraksi PDIP Persoalkan Kebijakan Timgar Sumenep.
Judul berita menarik. Tergoda untuk membaca. Sempat terpikir dan berucap dalam hati. Fraksi pemerintah bicara lantang. Fraksi non pemerintah kok bisu.
Baca pelan. Kata per kata dalam berita itu. Akhir berita disimpulkan: Timgar disalahkan anggota Fraksi PDIP DPRD Sumenep.
Anehnya: bukan Sekda sebagai Ketua Timgar yang disalahkan. Tapi Kepala Bappeda Sumenep.
“Hmmm,” gumam dalam hati.
Lalu baca komentar Sekretaris Fraksi PDI P, Darul Hasyim. Dia bilang begini:
“Sadis juga mainnya, Inspektorat kena rasionalisasi anggaran Rp1,3 miliar, BKPSDM hampir Rp900 juta, DPMD juga sama sekitar Rp900 juta,†ucap Darul.
Kaget.
Hampir tak percaya membaca diksi komentar politisi PDIP itu.
Kata wartawan, ucapan itu disampaikan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2022 di ruang Paripurna DPRD Sumenep.
Waktu itu ada Timgar (eksekutif) dan Banggar (legislatif).
Lanjut Darul bilang: “Lalu siapa yang salah kelola, siapa yang tidak prosedural, siapa yang memiliki moral hazard dalam proses penganggaran ini,†tanya Darul berapi-api dalam Forum Banggar-Timgar.
Saya menghela nafas. Lalu bergumam:
Fraksi PDIP bilang sadis ke Tim Anggaran sebagai kepanjangan Bupati Sumenep. Bupati Sumenep Achmad Fauzi kan Ketua DPC PDIP.
Saya lanjut baca berita itu, oooo. Ternyata Kepala Bappeda yang jadi sasaran politisi PDIP.
Katanya, apakah Kepala Bappeda salah memproyeksikan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). Apakah ada rebudgeting yang amanat transfernya untuk pos-pos anggaran tertentu.
“Lalu anggaran dibagi-bagi tanpa persetujuan Banggar ke alokasi yang lain. Padahal amanat transfernya, jelas by name by address-nya,†tambah Darul.
Selain Kepala Bappeda, di forum Banggar dan Timgar itu, Darul
minta Kepala Bappeda dan Kepala BPPKAD untuk memberikan penjelasan terkait pengurangan anggaran di APBD Perubahan tembus Rp 30 miliar.
Kritik keras politisi PDIP itu berdalih merasa punya tanggung jawab moral untuk mengawal kepemimpinan Bupati dari PDI-P.
Sst. Sampai di sini saya bingung. Gak Paham maksud dalih politisi PDIP.
Coba baca komentar lanjutan Darul:
Perlu memastikan program prioritas bupati tidak terganggu adanya pengurangan anggaran.
“Kami fraksi PDIP tak mempersoalkan jika rasionalisasi hanya pada program perjalanan dinas (perdin). Tidak bisa dibayangkan kalau yang dirasionalisasi termasuk janji politik bupati,â€.
Hhmm.
Mulai paham. Alur berita itu. Hanya di luaran. Informasinya sepotong.
Setelah baca link berita itu, informasi dimaksud mulai terbaca alurnya.
Dalam berita lain.Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi menjelaskan: program prioritas bupati tidak terdampak rasionalisasi.
Anggaran yang dirasionalisasi itu hanya kegiatan rutin di OPD. Misalnya, anggaran perdin, anggaran makanan dan minuman, ATK, dan lainnya.
â€Jadi, rasionalisasi ini tidak mengarah pada program prioritas bupati. Hanya pada kegiatan yang bersifat pertemuan, perdin, dan yang lain,†jelas Yayak.
Sayang saya tak bisa menghubungi Kepala Bappeda. Seandainya bisa bertanya; ada beberapa materi yang hendak ditanyakan, misal:
1. Apakah pengurangan Rp 30 miliar di APBD Perubahan seizin Bupati?
2. Apakah setiap Forum Banggar dan Timgar, anggota Banggar dari Fraksi PDIP selalu bersuara vokal menyoroti penyusunan APBD?
3. Bagaimana sikap anggota Banggar dari fraksi non pendukung Bupati dalam menyoroti kebijakan KUA-PPAS?
Sayang. Pak Yayak tak bisa dikonfirmasi. Seandainya bertemu untuk konfirmasi. Pak Yayak juga bakal diam.
Mentoknya menjawab poin satu. Itu kalau mau bocorkan ke media.
Saya cukup lama kenal Pak Yayak. Keperibadian ber-style kalem.
Pak Yayak asli Jawa. Selama kenal dia banyak milih mengalah. Bahkan kerap berani pasang badan untuk kepentingan pimpinan.
Jumat malam. Sehari sebelum resepsi anak Ketua Timgar. Hasil pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2022, disahkan.
DPRD Sumenep menggelar Rapat paripurna setelah proses panjang pembahasan dokumen KUA-PPAS dilakukan di tingkat Komisi DPRD dan FORUM BANGGAR-TIMGAR.
Sebenarnya.
Pengurangan Rp 30 miliar di APBD Perubahan itu bisa dirasa pedih. Juga dirasa biasa-biasa saja bagi OPD.
Ingat ucapan Budayawan Madura, Ibnu Hajar. Saya biasa memanggil Pak Guru Ibnu.
Dalam pertemuan di RM 17 itu, Pak Guru Ibnu berucap:gun kare’ nyabe se akelbu’. (*)
