matamaduranews.com–BANGKALAN-Hadari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan hanya bisa ikut prihatin melihat limbah cair mencemari laut Bangkalan akibat dari dampak industri Pemotongan Kapal di Desa Tanjung Jati, Kamal, Bangkalan, Madura.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hadari menyebut, limbah cair dari industri itu telah ikut mencemarkan laut Kamal dan sekitarnya. Tapi, Hadari mengaku tak bisa berbuat apa-apa atas pencemaran limbah cair itu. Dirinya hanya bisa menghimbau kepada semua agar ikut peduli untuk menjaga ekosistem laut supaya tak tercemar.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, itu sudah ada dalam kewenangannya DLH provinsi. Tapi pada kenyataannya, dari kegiatan itu justru daerah yang merasakan dampaknya,” terang Hadari kepada Mata Madura.
Kendati demikian, Hadari berupaya untuk mengatasi persoalan pencemaran lingkungan akibat pemotongan kapal itu melalui koordinasai dengan DLH Provinsi Jatim.
“Kami punya skala prioritas, untuk masalah itu kami butuh dukungan semua pihak terkait, yang paling penting dukungan dari Pemkab Bangkalan,” tambah Hadari, Rabu (11/3/2020).
Sementara Hasbullah, Kabid Pelayanan Tata Lingkungan DLH Bangkalan mengatakan, setiap pengelolaan usaha harus ada izin pengelolaan lingkungan.
“Jika pelaku usaha tidak memiliki dokumen, maka dipastikan tidak punya izin UKL-UPL atau Amdalnya,” paparnya.
Dengan adanya temuan dari Komisi A DPRD Bangkalan, jika pemotongan Kapal di Kamal itu diduga ilegal maka kami menunggu intruksi dan himbauan dari wakil rakyat tersebut.
“Wakil rakyat sudah turun lapangan jika pemotongan kapal tak berizin, selanjutnya kami menunggu intruksi dari Komisi A untuk membicarakan lebih lanjut. Jika ada pemanggilan kita bicarakan lebih lanjut. Dan kami siap untuk membeberkan data perihal izin lingkungan,” tegas Hasbullah.
Syaiful, Mata Madura
