matamaduranews.com–BANGKALAN-Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Pemerintah Pusat banyak dicoret dari data penerima di Bangkalan, Madura.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Bantuan yang dicoret meliputi program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST).
Informasi yang dihimpun Mata Madura, jumlah penerima PKH yang dicoret ada 9 ribu dari total keseluruhan penerima sekitar 68 ribu se-Kabupaten Bangkalan.
Sedangkan BPNT ada 29 ribu penerima yang dicoret dan BST ada 5.426 ribu penerima yang dicoret.
Dengan rincian penerima jalur PT Pos ada 4853 penerima, Bank BRI 356 penerima, BTN 24 penerima, BNI 164 penerima dan Mandiri 29 penerima.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio menjelaskan, penyebab dicoretnya beragam. Antara lain, Nomor NIK kartu tanda penduduknya tidak valid dan data tercatat ganda.
“Adapula graduasi artinya masyarakat itu sudah mampu dan taraf ekonominya meningkat. Syarat tadi itu khusus penerima BST yang dicoret,” papar Wibagio pada Mata Madura, Rabu (6/1/2021).
Kata dia, untuk perihal Bansos PKH dan BPNT dirinya belum menerima laporan soal pencoretan penerima.
“Kami hanya menerima data BST saja yang dicoret,” jelasnya.
Sementara, Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Bangkalan, Sukardi membenarkan jumlah pencoretan BPNT sebesar 29 ribu penerima. Sedang PKH terhitung 9 ribu.
“Yang paling banyak kendalanya mereka tercoret karena No NIK tidak valid,” pungkasnya.
Untuk PKH dari 9 ribu data tercoret itu ada kemungkinan data susulan sesuai
surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kemensos RI.
“Nantinya untuk PKH bisa diusulkan kembali, sesuai SP2D-nya,” kata Kardi sapaan akrabnya.
Dengan adanya penghapusan data penerima bansos per 6 Januari 2021, banyak masyarakat yang mengeluh.
Ahmad Annur, pegiat sosial Kabupaten Bangkalan banyak menerima masukan dan keluhan dari masyarakat, khususnya 5 Desa di Bangkalan.
“Penghapusannya tidak ada koordinasi dengan penerima. Tiba-tiba dihapus saja oleh pusat. Warga banyak yang mengeluh,” jelas Ahmad.
Masyarakat dibawah pada bertanya-tanya, kata Ahmad kenapa tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.
Masyarakat menghubungi Kades. Kades setempat juga banyak yang tidak paham, jika ada penghapusan.
“Apalagi ke pendamping bansos tiap Desa. Sudah ditanyakan tetapi tidak tahu. Pencoretan ini menjadi gejolak bagi penerima. Seharusnya bulan ini jadwalnya pencairan, akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong,” kata Ahmad menirukan keluhan warga di Bangkalan.
“Kami berharap segera ada solusi dari pemerintah daerah, karena pencoretan itu sebagian tidak tepat sasaran, disoal mereka banyak yang masih berhak dapat bansos karena dikategorikan warga tak mampu,” imbuhnya.
Syaiful, Mata Madura
