Prihatin Keadaan Politik Indonesia, KMSY Gelar Diskusi Umum

matamaduranews.com–YOGYAKARTA-Keluarga Mahasiswa Sumenep Yogyakarta (KMSY) bekerja sama dengan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) mengadakan diskusi umum yang bertajuk “Politisasi Agama di Tahun Politik”. Diskusi yang dilaksanakan di Hotel Setya Nugraha Yogyakarta itu mengundang beberapa tokoh intelektual yang dianggap kompeten untuk berbicara soal politisasi agama.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Menurut Ketua KMSY Abd Waris, dalam kegiatan itu pihaknya mengundang tiga orang pembicara yang diundang, yaitu Prof. Dr. Abdul Gaffar Karim, salah seorang ilmuwan politik dari UGM; Kuswaidi Syafi’ie, seorang tokoh sufi asal Madura; dan Bernando J. Sujibto, alumnus Selcuk University dan sekaligus pemerhati politik Turki. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Taufiqurrahman, salah seorang mahasiswa filsafat UGM.

Kepada matamaduranews.com, pria kelahiran Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep itu melalui WhatsApp pribadinya mengatakan, bahwa frase “politisasi agama” sebenarnya hanya menggambarkan satu sisi dari relasi agama dan politik. Relasi lainnya adalah “agamaisasi politik”. Jika yang pertama bermaksud menjadikan agama sebagai satu kategori politis, maka yang kedua bermaksud untuk membuat politik jadi agamis.

Masih kata Waris, saat itu Kuswaidi Syafi’ie menyatakan bahwa agama yang dipolitisasi itu sudah bukan lagi agama yang sebenarnya. Pasalnya, ia melihat ketika agama dipolitisasi, nilai-nilai spiritual agama yang menyejukkan dan menentramkan itu jadi banal atau bahkan mungkin hilang.

Kuswaidi menceritakan bahwa dulu ketika nabi membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an, para sahabat yang mendengarnya itu jadi tergetar hatinya. Namun kini, imbuhnya, “saat kita mendengar politisi meneriakkan takbir, tidak ada efek apa-apa. Yang ada mungkin hanya kesal.”

“Oleh karena itu, Kuswaidi Syafi’ie cukup menyayangkan jika agama yang sakral itu dibawa-bawa ke dalam urusan politik kekuasaan yang sangat profan,” ucap alumni Nasyatul Muta’allimin Candi itu, menyampaikan pernyataan sang pembicara.

Berbeda dari Kuswaidi Syafi’ie, lanjut Waris, Prof. Dr. Abdul Gaffar Karim justru menyatakan bahwa pemisahan agama dan politik hanya mungkin di atas kertas. Di dalam praktiknya, cita-cita sekularisme itu hanya isapan jempol belaka.

Pengajar Ilmu Politik di Fisipol UGM itu juga menyampaikan bahwa yang paling penting dilakukan oleh kita sebenarnya bukan menjadi voters, yang kepentingannya hanya selesai di bilik suara dengan soal siapa memilih siapa, melainkan menjadi demos, yang punya tanggung tidak hanya pada saat pemilihan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi kerja-kerja kepemimpinan dari siapa pun yang terpilih.

“Dengan kerja pengawasan dan pengawalan inilah, kita sebagai demos bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Di situ juga bisa masuk moral-moral religius, meskipun tidak dalam bentuk aturan normatifnya. Moral religius hadir dalam politik sebagai nilai universal yang bisa memberikan inspirasi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Waris menyampaikan konklusi dari Abdul Gaffar Karim.

Lain halnya dengan Bernando J. Sujibto, pemateri ketiga tersebut menjelaskan bagaimana secara sosial-politik politisasi agama itu bisa muncul. Pertama, secara sosiologis, politisasi agama itu tumbuh melalui aktor-aktor politik yang melakukan indoktrinasi secara rapi terhadap banyak konstituennya. Indoktrinasi itu bisa berjalan melalui buku-buku bacaan yang diberikan.

Kedua, menurut BJ, demikian akrab dipanggil, politisasi agama ini bisa lahir di Indonesia juga karena tidak adanya platform ideologis yang jelas. “Sangat jarang sekali partai yang memiliki dasar ideologi yang jelas yang menjadi pijakan dari seluruh perjuangan politiknya,” ucap BJ sebagaimana diungkapkan Waris pada matamaduranews.com.

Hal itu juga diakui oleh Prof. Dr. Abdul Gaffar Karim. Menurutnya, partai di Indonesia yang memiliki dasar yang ideologis yang cukup jelas hanya ada dua, yaitu PKS dan PDIP. Namun, posisi keduanya juga masih sering gamang dalam kasus-kasus tertentu.

Oleh karena itu, Prof. Dr. Abdul Gaffar Karim menyimpulkan bahwa ideologi yang dominan di tubuh partai-partai politik di Indonesia saat ini sebenarnya adalah kapitalisme.

“Mereka masih lebih banyak mengabdi pada kepentingan kapital dari perusahaan-perusahaan besar daripada kepentingan rakyat kecil yang seharusnya diperjuangkan,” tegas Waris menirukan ulang apa yang dikatakan Abdul Gaffar Karim.

Rusydiyono, Mata Madura