matamaduranews.com- Uang negara ratusan triliun rupiah bergerak untuk MBG. Uang itu dari pajak. Dari rakyat. Karena itu, satu pertanyaan: uang sebesar itu dipakai untuk apa — dan oleh siapa?
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) memang mulia. Tetapi selama belum ada
keterbukaan. Publik bisa mencurigai.
Karena itu, ada satu pertanyaan yang kini beredar pelan-pelan di warung kopi, di grup WhatsApp orang tua murid. Bisakah data program MBG dibuka untuk publik?
Karena di balik sepiring nasi anak sekolah, ada uang negara yang jumlahnya ratusan triliun. Dan setiap rupiah dari uang negara selalu membawa satu konsekuensi: hak publik untuk tahu.
Program MBG bukan program kecil. Ia bukan sekadar proyek dapur sekolah. Ia adalah mesin besar yang menggerakkan logistik pangan, pengadaan bahan, distribusi makanan, hingga pengawasan kualitas gizi.
Jika mesin sebesar ini berjalan tanpa transparansi, maka cepat atau lambat akan muncul pertanyaan: siapa yang mengawasi?
Bersyukur. Pada Februari 2026, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Joko Pramono, secara terbuka mengingatkan bahwa rantai pasok program MBG memiliki risiko tinggi.
“KPK telah mengidentifikasi risiko tinggi pada rantai pasok program MBG. Kami menemukan indikasi awal adanya upaya penggelembungan harga (mark-up) bahan baku di beberapa titik distribusi.”
Artinya, potensi masalah sudah terdeteksi sebelum kasus besar terjadi. Dan salah satu cara paling efektif untuk meredam risiko itu adalah membuka data.Karena dalam dunia pengadaan, yang paling ditakuti adalah transparansi.
Langkah pengawasan juga diperkuat melalui kerja sama pengawasan BGN dan Kejaksaan. Keduanya bersepakat pengawasan tidak berhenti di pusat, tetapi turun sampai ke daerah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menyampaikan,
“Kejaksaan melalui Jampidsus dan Jamintel akan memantau langsung aliran dana ke daerah. Jika ditemukan penyimpangan dalam operasional SPPG, terutama yang melibatkan kerugian perekonomian negara secara masif, kami akan tindak tegas.”
Bahkan, menurut Kejaksaan, beberapa laporan dugaan penyimpangan sudah mulai masuk dan sedang ditelaah.
Ini menunjukkan satu hal:
pengawasan sudah berjalan. Tinggal satu pertanyaan: apakah sistemnya cukup transparan untuk membantu pengawasan itu?
Sebagai pelaksana program, Badan Gizi Nasional juga menyatakan sikap terbuka terhadap pengawasan.
BACA JUGA: BGN Temukan Dapur MBG Banyak Tak Penuhi Standar
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program ini harus bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
“Jika ada SPPG yang terbukti memberikan makanan tidak layak atau melakukan praktik KKN, kami akan cabut izin operasionalnya secara permanen.”
Pernyataan ini penting. Namun komitmen saja tidak cukup. Komitmen harus didukung data yang terbuka.
ICW: Tanpa Transparansi, MBG Bisa Jadi Ladang Bancakan
Peringatan paling keras justru datang dari masyarakat sipil. Peneliti senior ICW (Indonesia Corruption Watch), Dedi Haryadi, menyebut transparansi data sebagai masalah utama dalam program besar seperti MBG.
“Masalah utama MBG adalah transparansi data. Tanpa sistem pemantauan yang bisa diakses publik secara real-time, program ini hanya akan menjadi ladang ‘bancakan’ baru bagi elit politik lokal.”
Bahasanya keras. Pesannya jelas. Program besar tanpa transparansi akan selalu rentan.
Data Itu Milik Publik, Bukan Milik Kantor
Secara hukum, sebenarnya tidak ada yang rumit. Data pengadaan pemerintah pada dasarnya adalah informasi publik.
Nama vendor, harga bahan makanan, jumlah pembelian, dan nilai kontrak—semuanya bukan rahasia negara. Itu adalah data yang seharusnya bisa dilihat masyarakat.
Selama ini, data pengadaan pemerintah sudah tersimpan dalam sistem digital seperti: Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), LPSE.
Masalahnya penggunaan MBG tanpa melakukan itu. Padahal, dana MBG bersumber dari uang negara. Hasil pajak rakyat. Dan data itu milik publik.
BACA JUGA: Program MBG Rp 7,9 Triliun Tetap Jalan Meski Sekolah Libur
Transparansi Itu Pencegahan Paling Murah
Korupsi sering terjadi bukan karena sistemnya tidak ada. Tetapi karena sistemnya gelap. Begitu data dibuka, ruang bermain langsung menyempit.
Mark-up harga akan terlihat.
Vendor titipan akan terdeteksi.
Pengadaan fiktif akan sulit disembunyikan.
Transparansi adalah bentuk pengawasan yang paling murah,
tetapi dampaknya paling besar.
Jika Data Dibuka, Kepercayaan Akan Datang
Program Makan Bergizi Gratis adalah program besar. Menyentuh anak-anak.
Menyentuh keluarga. Menyentuh masa depan.
Karena itu, program MBG ini tidak boleh hanya berjalan. Tapi harus dipercaya.
Dan kepercayaan tidak lahir dari pidato.
Kepercayaan lahir dari keterbukaan.
Jadi, kembali ke pertanyaan awal:
Bisakah data MBG untuk publik?
Jawabannya sederhana.
Bisa.
Dan melihat peringatan dari KPK, pengawasan dari Kejagung, komitmen dari BGN, serta kritik dari ICW, satu kesimpulan menjadi semakin jelas:
Transparansi bukan lagi pilihan.
Transparansi sudah menjadi kebutuhan. (Gus Dolla)
