matamaduranews.com–SUMENEP-Ribut soal serapan anggaran 2021 di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Pemprov Jatim mendapat komentar dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kepada wartawan, Bupati Fauzi mengakui serapan APBD Sumenep hingga bulan Juni 2021 tergolong cukup rendah.
Hal itu dikarenakan beberapa faktor:
Pertama, banyak program yang belum bisa terealisasi karena perubahan sistem. Sehingga pencairan termin proyek molor meski realisasi pekerjaan fisik selesai.
“Rendahnya serapan tersebut dikarenakan perubahan sistem dan perubahan regulasi dalam merealisasikan anggaran daerah,†terang Bupati Fauzi kepada media, Jumat (23/7/2021)
Kedua, perubahan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdampak secara nasional.
Ketiga, sejumlah OPD masih kosong hanya dijabat PLT (Pelaksana Tugas) juga menjadi kendala kurang maksimalnya serapan anggaran. Faktor ini berkaitan dengan SDM (Sumber Daya Manusia).
Ketiga faktor itu, kata Fauzi, akan bisa terselesaikan dalam waktu dekat. Salah satunya mengisi jabatan di suatu OPD setelah menjabat Bupati selama enam bulan dilantik.
“Kendala yang menyolok adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya serapan rendah,†tambah Bupati Fauzi
Kendati demikian, Bupati Fauzi berharap kepada semua OPD agar waktu sisa 6 bulan anggaran bisa memaksimalkan anggaran.
“Sebelum pelaksanaan PAK diharapkan OPD bisa memaksimalkan serapan anggaran dengan meningkatkan kinerja,†pungkasnya.
Seperti diketahui, Kinerja Pemprov Jatim disorot karena serapan APBD Jatim hingga Juli tahun 2021 masih sangat rendah.
Berdasar Data Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menyebut serapan anggaran Jatim menjelang akhir semester pertama tahun anggaran 2021 hanya di kisaran 27,89 persen.
Realisasi itu jauh di bawah provinsi di Jawa lainnnya, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mencapai di atas 50 persen. Bahkan masih kalah dengan Papua dan Kalimantan Utara.
“Data tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah secara umum sangat memprihatinkan, kurang gerak cepat. Padahal saat menghadapi pandemi harusnya bisa dipercepat karena kondisi luar biasa (darurat),” ujar Sekjen Fitra, Misbah Hasan, dalam siaran pers tertulis, Minggu, 18 Juli 2021.
Selain anggaran Pemprov Jatim. Sejumlah anggaran Bansos di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur tergolong sangat rendah.
Bahri, Mata Madura
