Berita Utama

Soal Tuntutan Ratusan Karyawan RSUD Syamrabu, Wakil Ketua DPRD: Ada Apa dengan Manajemen BLUD?

×

Soal Tuntutan Ratusan Karyawan RSUD Syamrabu, Wakil Ketua DPRD: Ada Apa dengan Manajemen BLUD?

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman, SH, bicara soal tuntutan karyawan RSUD Syamrabu, Selasa (17/01). (Foto/Agus, Mata Bangkalan)
Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman, SH, bicara soal tuntutan karyawan RSUD Syamrabu, Selasa (17/01). (Foto/Agus, Mata Bangkalan)
Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman, SH, bicara soal tuntutan karyawan RSUD Syamrabu, Selasa (17/01). (Foto/Agus, Mata Bangkalan)

MataMaduraNews.comBANGKALAN-Aksi demo ratusan karyawan RSUD Syamrabu Bangkalan, Madura, Jawa Timur, terkait macetnya pembayaran uang jasa pelayanan, membuat Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman, angkat bicara. Legislatif asal Fraksi Demokrat ini mempertanyakan soal keterlambatan pembayaran yang belum dibayar selama 6 bulan tersebut hingga menimbulkan gejolak dari para karyawan.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Menurut Abdurrahman, RSUD Syamrabu seharusnya tidak mungkin terbelit persoalan tunggakan peluanasan gaji maupun uang jasa pelayanan kepada karyawan. Hal itu karena rumah sakit milik Pemkab Bangkalan itu, sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau kerap disebut BLUD.

Ia sangat heran, pihak rumah sakit tidak bisa melakukan pembayaran. Padahal dengan status BLUD, pihak rumah sakit berarti sudah bisa mengelola keuangan mereka sendiri secara mandiri.

“Ada apa dengan manajemen keuangan BLUD ini? Seharusnya jangan sampai demikian, karena rumah sakit beda dengan dinas-dinas yang lain. Rumah sakit bisa langsung menggunakan uangnya sendiri dari pendapatan. Ada apa ini?” katanya penuh tanya, Selasa (17/01/2017).

Baca Juga: Breaking News: Nunggak Pembayaran Enam Bulan, Ratusan Karyawan Demo RSUD Syamrabu Bangkalan, Gara-Gara Ratusan Karyawan Gelar Demo, Pelayanan Pasien RSUD Syamrabu Dikeluhkan

Dengan status BLUD, sambung Abdurrahman, seharusnya RSUD Syamrabu tidak lagi terpaku kepada APBD. Sehingga meski sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bangkalan kelimpungan karena tak dapat gaji, karyawan rumah sakit tetap gajian, termasuk menerima uang pembayaran jasa pelayanan.

“Ini tidak seharusnya terjadi, karena rumah sakit sudah bisa mengatur keuangannya sendiri. Jangan sampai ini  (aksi demo, red) mengganggu pelayanan di rumah sakit,” imbaunya.

Sementara itu, pimpinan RSUD, drg. Yusro belum juga menemui para pendemo yang terus menunggu. Hanya Ketua Komite Keperawatan RSUD Syamrabu, Taufik, yang berani memberikan penjelasan terkait pelunasan uang pelayanan.

“Bu kepala sudah berjanji tadi bahwa akan membayarkan uang yang bulan ini hari ini,” tegas Taufik sambil berteriak.

Taufik mengaku sudah menemui pimpinannya sebelum menemui para pendemo. Sehingga ia mengimbau seluruh karyawan yang berdemo untuk kembali masuk ke dalam dan bekerja lagi.

Reporter: Agus dan Aliman, Mata Bangkalan