matamaduranews.com–BANGKALAN-Pupuk bersubsidi semakin sulit ditemukan. Warga Bangkalan mengeluh karena tak mendapat pupuk bersubsidi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Karena masalah ini, warga Kokop, Bangkalan mendatangi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertahorbun) Kabupaten Bangkalan.
Para petani menganggap persoalan tersebut akan menghambat proses bercocok tanam para petani.
Warga Kokop, Samsul Hadi mengungkapkan saat ini petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Kalaupun ada, harganya juga berbeda dan lebih mahal dari ketetapan pemerintah itupun masih sulit.
“Kedatangan kami ke sini untuk menanyakan kelangkaan pupuk subsidi. Kami prihatin dengan kondisi para petani di berbagai wilayah di Bangkalan,” sebutnya, Kamis (5/11/2020) siang.
Samsul juga mempertanyakan kinerja dinas pertanian. Kenapa tidak proaktif dan harus menunggu laporan dan keluh kesah petani?
“Padahal temuan kelangkaan pupuk ini sangat banyak dan harusnya bisa menertibkan dengan langsung turun tangan ke tingkat bawah,” keluhnya.
Warga Kokop menyayangkan kinerja Dispertahorbun yang belum juga maksimal dalam menyelesaikan persoalan pertanian.
Pasalnya, kelangkaan pupuk tersebut membuat petani di Kokop bingung yang ingin menanam padi.
“Jika ini dibiarkan khawatir akan berdampak kepada ketahanan pangan di Kecamatan Kokop,” kata Samsul, sapaan akrabnya.
Atas kelangkaan itu, Samsul meminta untuk secepatnya menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk. Sambil lalu, dinas terkait juga harus memberikan sosialisasi kepada petani, agar tidak selalu resah persoalan pupuk itu.
“Kami mendesak membuat kios di setiap desa dan juga lakukan pendekatan ke petani,” ucapnya.
Menjawab keluhan warga Kokop, Puguh Santoso kepala Dispertahorbun Bangkalan menjelaskan bahwa di Kabupaten Bangkalan terdapat enam distributor pupuk dan sudah cukup memenuhi kebutuhan 18 kecamatan.
“Sebetulnya sudah cukup, artinya bisa mengatasi dan selama ini tidak ada kewalahan dari kinerja distributor serta sudah bisa menjangkau seluruh Kecamatan,” paparnya.
Puguh mengungkapkan, penambahan kios pupuk menjadi kewenangan distributor. Dispertahorbun hanya bisa memfasilitasi lewat surat permohonan jika ada permintaan penambahan kios.
“Kami nanti hanya sifatnya memberitahukan lewat surat ke distributor dan nanti yang akan memutuskan distributor karena perlu dianalisa seperti apa wilayahnya dan potensinya,” tandasnya
Puguhpun berjanji akan menindak lanjuti tuntutan yang disampaikan oleh beberapa mahasiswa asal Kecamatan Kokop.
“Terimakasih kepada warga yang sudah mengawal kami, kami akan rapatkan soal tuntutan itu,” katanya.
Disinggung terkait penambahan kios, Puguh, Puguh menyampaikan, hal tersebut menjadi kewenangan dari distributor dan PT. Petrokimia sebagai penyedia pupuk. Namun, pihaknya akan teruskan permintaan warga.
“Kami akan sampaikan ke distributor terkait permintaan penambahan kios, karena pembuatannya ada administrasi yang harus dilengkapi,” tutupnya.
Syaiful, Mata Madura
