matamaduranews.com-BANGKALAN-Tudingan pemuda Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Bangkalan, yang menyebut, penerima BLT DD tak sampai 10%. Para penerima juga dituding tidak tepat sasaran dan tebang pilih mendapat bantahan dari Kades Bandang Laok, Syahid.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam klarifikasinya kepada Mata Madura, Syahid menyebut dalam penyaluran BLT Dana Desa, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi secara door to door ke rumah warga melalui Kepala Dusun.
“Agar masyarakat jelas dan mengerti serta transparansi tak ada prasangka soal BLT-DD yang sudah berjalan,” terangnya via telpon Senin malam (1/6/2020).
Terkait alokasi 94 KK sebagai penerima yang dinilai masih kurang. Syahid mengaku keperuntukan disesuaikan dengan kebutuhan.
Kendati demikian, Kades Syahid menyebut hanya 1 warga yang luput pendataan. “Tapi, 1 warga itu sudah terdata di BLT DD pasca malam lebaran idul fitri. Jadi 1 penerima masuk Silpa,” jelasnya.
Kata Syahid, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditujukan bagi masyarakat yang terdampak corona.
“Desa kami normal. Bagi petani tetap beraktivitas bertani. Pedagang masih menjalankan aktivitasnya. Tidak ada pendatang masuk. Jadi tidak ada warga terdampak corona,” tambahnya..
Dalam penentuan KPM BLT-DD, Kades Syahid mengaku memprioritaskan warga non penerima PKH dan BPNT.
“Kami utamakan orang yang tidak pernah mendapat bantuan. Kami intruksikan ke Kepala Dusun untuk selektif memilih. Akhirnya ditemukan 94 KK yang berhak menerima,” terangnya.
Soal penyaluran tidak sampai 35 persen dari anggaran DD yang lebih Rp 2 miliar, Kades Syahid mengatakan, jumlah penerima BLT DD berdasar musyawarah desa khusus (Musdes-sus) yang dihadiri perangkat desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sisa anggaran akan dijadikan kekuatan fiskal desa untuk digunakan dalam menggerakkan ekonomi dan fisik.
“Dana yang ada disepakati dijadikan kegiatan fisik sesuai dengan RPJMDes sebelum adanya pandemi corona. Perbaikan pembangunan infrastruktur jalan desa,” tuturnya.
Dikatakan, jalan di desa Bandang Laok banyak rusak dan banyak memakan korban.
“Mulai dari orang sakit meninggal di jalan karena aksesnya susah ditempuh dan jalan rusak parah. Sepeda motor hilang karena warga memakai kendaraan tak bisa masuk kerumahnya, lantaran sepeda dititipkan di warga dengan berjarak 1 KM,” keluh Kades Syahid.
Terpisah, Camat Kokop Mohamad Toha menjelaskan, alokasi BLT DD diperuntukkan bagi yang jelas kehilangan mata pencaharian.
Seperti, pedagang, kuli bangunan yang tidak bisa bekerja dalam kondisi Pandemi Corona, berhak mendapatkan BLT Dana Desa.
“Kami menilai, di Desa Bandang Laok, sebagian besar warganya masih dalam kondisi stabil secara ekonomi, dana desa yang dialokasikan untuk BLT cukup disesuaikan dengan kebutuhan saja,” terang Camat Toha kepada Mata Madura.
Menurutnya, meski besaran DD di atas Rp 1,2 Miliar, tidak otomatis mengalokasi 35% untuk BLT DD.
“Jika tak ada dampak ekonomi akibat corona, ya sudah tidak usah dikasih. Ketentuan 35 persen itu hanya batas maksimal. Penyesuaian tergantung di lapangan sesuai kebutuhan,” paparnya.
Seperti diketahui, Badrus Sholeh, pemuda Bandang Laok memprotes minimnya alokasi penerima BLT DD di desanya yang hanya berjumlah 94 orang.
Badrus melihat kejanggalan bila mengacu Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan (RPMK) per-16 April 2020 terkait Dana Desa (DD) di Bandang Laok sebesar Rp 2.440.096.000. Dari pagu alokasi DD itu yang berhak digunakan untuk BLT DD terdampak covid-19 maksimal 35%.
Badrus lalu merinci warga yang berhak mendapat Rp 600 ribu per-bulan dengan jangka waktu 3 bulan. Lalu dikali jumlah 94 penerima, total keseluruhan hanya Rp 169.200.000.
‘Ini tak sampai 10 persen dari anggaran DD yang mencapai Rp 2,44 miliar (Rp 2.440.096.000),” sebut Badrus.
“Kalau sasaran penerima BLT DD merujuk pada besaran anggaran BLT DD maksimal dari Dana Desa di Bandang Laok, seharusnya penerima berjumlah 474 KK. Jika djumlah senilai Rp 854.033.600,â€tambahnya.
Badrus melihat, banyak warga Desa Bandang Laok yang susah makan dan tapi tak mendapatkan BLT-DD.
“Penerima BLT DD banyak yang sudah dapat PKH dan BPNT. Ditambah penerima banyak orang terdekat dan saudaranya orang desa. Sehingga banyak masyarakat yang terdampak corona, utamanya miskin tidak tercover pada BLT,” tambah Badrus.
Karena itu, Badrus bersama pemuda lainnya, berencana mengadu langsung ke Bupati Bangkalan terkait penyalahgunaan BLT-DD Bandang Laok, Selasa (2/6/2020).
Syaiful, Mata Madura
