(foto, Agus Mata Bangkalan)
MataMaduraNews.com – BANGKALANÂ – Pesta demokrasi di Kabupaten Bangkalan tinggal setahun lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah menentukan jadwal Pilkada serentak, pada tanggal 27 Juni 2018. Untuk itu KPUD Bangkalan menggelar rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD Bangkalan, Selasa (25/04/2017).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rapat koordinasi itu bertujuan untuk menyampaikan persiapan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPUD Bangkalan dalam menyambut Pilkada. “Kami sampaikan ke komisi A persiapan apa yang telah kami lakukan dan apa yang belum kami lakukan,” ujar ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.
Dikatakannya, untuk Pilkada Kabupaten Bangkalan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 44 Miliar lebih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangakalan. Namun dari info yang didapat, dari APBD tahun 2017 sudah disiapkan anggaran Pilkada sebesar Rp 30 Miliar.
“Katanya sudah disiapkan 30 M berarti kan kurang 14 M lagi. Tapi pemerintah katanya siap untuk menyediakan,” imbuhnya.
Selain anggaran lanjutnya, saat ini KPUD Bangkalan juga sedang melakukan pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan dengan meminta data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan. Ia tidak mau masyarakat beranggapan bahwa KPUD bermain-main dengan jumlah DPT.
“Makanya saat ini kita sedang melakukan upaya penyajian data DPT yang benar-benar valid,” tuturnya.
Dijelaskannya, pada bulan Agustus 2017 mendatang, pihaknya akan segera memulai tahapan-tahapan Pilkada Kabupaten Bangkalan. Mulai dari launching pelaksanaan Pilkada hingga perekrutan di kecamatan dan desa. “Ya kurang 4 bulan lagi kita sudah mulai tahapan-tahapan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar rapat lanjutan dengan Dispendukcapil dan KPUD Bangkalan untuk membahas masalah DPT.
“Makanya sekarang kan pakai E KTP nanti kita tanyakan ke Dispendukcapil bagaimana sebenarnya dengan DPT ini,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk masalah DPT harus benar-benar di evaluasi dan di sinkronkan antara pihak Dispendukcapil dengan pihak KPUD Bangkalan. “Jangan sampai ada surat keterangan bodong dan E KTP bodong,” pungkasnya.
Agus, Mata Bangkalan
