matamaduranews.com-BANGKALAN-Dinas sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan, Madura kecipratan bantuan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah.
Kali ini, Dinsos menerima anggaran Rp 2,75 miliar yang bersumber dari DID pemerintah pusat.
Dana tersebut diberikan, sebagai bentuk stimulus untuk membangkitkan geliat perekonomian daerah yang terpuruk akibat pandemi yang harus berbentuk bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinsos Bangkalan, Wibagio Suharta menyampaikan, dana tersebut merupakan dana tambahan dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Anggaran DID dari PAK Dinas Sosial mendapat 2 miliar 750 juta, serta harus digunakan untuk Bansos,” paparnya.
Tetapi kata dia, dana insentif tersebut belum direalisasikan.
“Jika arahnya kebansos kami menunggu intruksi dan petunjuk Bupati, arahnya kemana,” ungkapnya, Rabu (7/10/2020).
Sebelumnya, memang kami mengajukan dana tersebut untuk penerusan JPS yang dari Gubernur Jatim.
“Itu rencana awal. Setelah komunikasi pada kepala BPKAD, ternyata harus digunakan untuk bansos,” jelasnya.
Masukan dari pihak Polres Bangkalan, saat ini yang belum tersentuh bantuan adalah korban yang terpapar atau positif corona.
“Nanti salah satunya bisa mengarah ke pasien positif corona,” kata Wibagio.
Ditanya soal anggaran selama pandemi di Dinsos Bangkalan yang sudah terserap kurang lebih berjumlah Rp 8 miliar.
Serapan pertama sejumlah Rp 1 miliar, kedua dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Rp. 300 Juta.
Serta terakhir adalah realisasi penggunaan dana BTT penanganan Covid-19Â sebesar Rp. 6,9 miliar. Jadi total kurang lebih Rp. 8 miliar.
“Dari Rp. 6,9 miliar hanya terserap Rp. 6,9 miliar,” urai Wibagio pada Mata Madura.
Dana BTT tersebut difungsikan untuk bansos pada santri di pondok pesantren dan kaum disabilitas.
“Jumlahnya ada 46.170 santri yang tergabung di 183 pondok pesantren. Sedang per satu santri anggarannya Rp.150 ribu,” pungkasnya.
Sementara bantuan untuk disabilitas, sejumlah 367 kaum disabilitas, dengan anggaran persatu disabilitas Rp.200 ribu.
“Semua bantuan berbentuk sembako, dan sampai pada pondok masing masing. Pengadaan barang dipihak ketigakan,” ungkapnya.
Ditanya soal ada silpa 300 juta dari dari penggunaan BTT dikembalikan atau bagaimana?
Wibagio menjawab jika dirinya masih belum mengetahui.
“Kami belum mengetahui, bisa digunakan kembali untuk bantuan selanjutnya atau dikembalikan ke kas daerah kami belum tau,” ujarnya.
Syaiful, Mata Madura
