MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Maraknya kasus korupsi yang terjadi negara ini mendapat perhatian dari berbagai golongan. salah satunya dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Oleh karena itu DPD BPI KPNPA-RI Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menggelar Kongkow Perangi Korupsi, Diskusi ahli dan Tukar Pendapat bersama Polres Bangkalan, Kodim, Inspektorat, Bakesbangpol dan Kejari Kabupaten Bangkalan, Kamis (15/02/2018) kemarin, di M-Cafee Bangkalan.
Acara tersebut dahadiri oleh instansi terkait seperti Wakapolres Bangkalan, Kompol Imam Pauji, Kepala Staf Kodim Mahmudi, Plt Sekretaris Bakesbangpol Muh. Komari, Irban III Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Made Sundaeni, dan perwakilan media. Sayangnya, Ketua DPRD Bangkalan dan Kajari Bangkalan tidak bisa hadir.
Kegiatan yang mengusung tema ‘Sinergitas Polres Bangkalan, TNI, DPRD, Inspektorat dan Bakesbangpol’ itu diharapkan mampu membangun sinergitas antara BPI KPNPA-RI dengan semua instansi yang ada dalam rangka memberantas korupsi yang ada di negara ini. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPD BPI KPNPA-RI Kabupaten Bangkalan, Eko Andrioko.
BACA JUGA: AKD Bangkalan Minta Data Penerima Beras Bersubsidi Ditinjau Ulang
“Intinya Kopdar acara BPI KPNPA RI hari ini sebagai simbol pemberitahuan dan penyerahan semua dokumen kita kepada Bakesbangpol sekaligus pengenalan kita ke semua APH yang ada di Kabupaten Bangkalan,” tuturnya.
Sementara Ketua Bidang Advokasi Hukum BPI KPNPA RI DPW Jatim Adi Suparto mengatakan, munculnya Lembaga BPI termasuk di Bangkalan sebagai pengawas independen penyelenggara negara dan nantinya akan bersinergi dengan penegak hukum dan instansi lainnya. Sebab, banyak kasus korupsi dilakukan oleh oknum yang menjabat di Lembaga Negara.
“Kenapa ini muncul, sebenarnya kami sudah membaca ada berbagai gejala, bahkan sudah terealisasi gejala yang ada, banyak yang korupsi. Yang korupsi siapa? Ya banyak! Kami menyoroti, yang kami soroti adalah Pejabat Negaranya,” ucapnya.
Langkah awal yang akan dilakukan, Adi bersama rekan lembaganya akan menyediakan tempat khusus pengaduan masyarakat terkait Penyelenggara Negara.
“Kami akan membuka tempat pengaduan masyarakat terkait yang berhubungan dengan Penyelenggara Negara dari atas sampai desa, termasuk Dana Desa (DD),” pungkasnya.
Agus, Mata Bangkalan
