
foto/ Samsul, Mata Madura Biro Jatim
MataMaduraNews.com– JATIM- Sejak tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengucurkan dana desa sekitar Rp 1 Miliar untuk tiap desa. Dengan harapan, desa bisa mandiri dalam pembangunan nasional. Sayang, harapan tersebut belum bisa terwujud maksimal.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan ini disampaikan Heru Suseno, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, dana desa yang tersebar di sejumlah desa di Jawa Timur masih sebatas untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
“Seharusnya dana desa bisa menunjang peningkatan bidang ekonomi. Kalau ingin membangun fasilitas, maka buatlah fasilitas yang bisa menunjang terhadap perekonomian desa,” terangnya, saat ditemui Mata Madura Biro Jatim, Rabu (25/1/2017).
Heru menambahkan, pemberdayaan ekonomi pada masyarakat desa itu lebih penting, agar perputaran uang terjadi di desa. Dikatakan, di Jawa Timur, dari jumlah desa yang ada, hanya 11 persen yang mampu mengoptimalkan dana tersebut. Karena itu, dia berharap setidaknya ada 50 persen yang bisa menggunakan dana desa dengan efektif.
“Dana desa itu lebih baik lagi apa bila digunakan untuk pemberdayaan ekonomi di desa, agar perputaran uang terus mengalir di desa sehingga desa bisa mandiri. Di Jawa Timur hanya 11 persen yang mampu mengoptimalkan dana desa. Jumlah itu sangat rendah. Mestinya, ada 50 persen yang bisa menggunakan dana desa dengan baik,†imbuhnya
Pendapat lain datang dari Mohammad Yasin. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Ekonomi Desa, Bapemas ini, mengakui jika dana desa yang dikucurkan ke desa bisa mengurangi kemiskinan di pedesaan akibat ledakan pertumbuhan ekonomi. Tapi, jumlahnya tidak signifikan.
“Kalau dilihat dari data survei BPS Jatim, pada bulan Maret-September 2016, kemiskinan di desa turun 0,18 persen dari 16,01 persen menjadi 15,83 persen atau dari 3,18 juta jiwa menjadi 3,08 juta jiwa penduduk miskin. Keberhasilan itu akibat adanya program dana desa,” terang Yasin.
Kendati demikian, Yasin menemukan penggunaan dana desa yang  kurang efektif. Yasin memaklumi karena program tersebut masih baru. “Kades seperti mengalami kebingungan dalam mengelola uang sebanyak itu. Kades kaget dengan uang sebanyak itu. Tapi Pemprov Jatim sudah mengadakan pelatihan untuk mereka,†tambahnya.
Samsul, Mata Madura Biro Jatim