Ketua DPRD Dituding Bermain Proyek, Begini Respon Ketua PKB Bondowoso

×

Ketua DPRD Dituding Bermain Proyek, Begini Respon Ketua PKB Bondowoso

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Dituding Main Proyek
Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir

matamaduranews.comBONDOWOSO-Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir yang juga menjabat Ketua DPC PKB Bondowoso tak terima dituding bermain proyek oleh Wakil Ketua Bidang OKK3 DPC PPP Bondowoso, Samsul Hadi Merdeka.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Seperti dikutip situs ngopibareng.id, Dhafir merespon tudingan itu dengan menantang Samsul Hadi untuk membuktikan kebenaran tudingannya dengan melaporkan ke aparat penegak hukum.

Bahkan, Dhafir secara terang-terangan akan membuka bobrok Pemkab Bondowoso di bawah kepimpinan Bupati KH. Salwa Arifin yang juga Ketua DPC PPP Bondowoso, parpol naungan Samsul Hadi.

“Makanya saya sampaikan ke Pak Samsul kalau terus sampaikan berita-berita bohong, saya juga akan terus membuka bobroknya Pemerintahan Kabupaten Bondowoso sekarang,” tegas Dhafir dalam video yang viral di media sosial.

Politisi kawakan yang menjabat Ketua DPRD Bondowoso periode keempat, itu tidak asal bicara bobrok pemkab yang sekarang. Ia mengaku mengetahui dan punya bukti adanya praktik korupsi, pungli, dan jual beli jabatan yang terjadi di pemkab.

“Katanya Bondowoso tanpa korupsi, tanpa pungli, tanpa jual beli jabatan. Tapi faktanya apa yang terjadi. Kata siapa tidak korupsi, kata siapa tidak pungli, kata siapa tidak jual beli jabatan, lengkap sudah,” ujarnya.

Padahal, menurut Dhafir, Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar mengatakan Bondowoso tanpa korupsi, tanpa pungli, dan tanpa jual beli jabatan. Tapi, wabup yang merupakan istri bupati, justru mengatakan Bondowoso marak jual beli jabatan.

“Kan berarti betul Bondowoso marak jual beli jabatan. Saat saya tanya wabup soal statemennya di media cetak dan online Bondowoso marak jual beli jabatan, wabup bilang tidak ada jual beli jabatan, yang ada jual, tidak pernah beli,” katanya.

Dhafir menambahkan, adanya pungli dan jual beli jabatan di pemkab tidak hanya dari pernyataan Wabup Irwan. Ia juga memiliki rekaman transaksi dan mendengar langsung cerita kepala dinas yang membayar kontan, dan pejabat gagal dilantik karena tidak punya uang untuk membayar.

“Saya tanyakan semua ini tidak salah. Karena saya wakil rakyat dan harus saya sampaikan. Bersalah saya, berdosa saya pada rakyat, karena ini bagian dari janjinya,” tandasnya. (ngopibareng)