matamaduranews.com–BANGKALAN–
Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 ini, lebih menekankan pada sosialisasi, sharing masukan dan perbaikan untuk Pilkada atau Pileg tahun 2023 mendatang. Serta mengingatkan kembali terkait aturan dalam kampanye pemilihan umum kepada partai partai politik.
Rapat evaluasi tersebut juga mengacu kepada surat KPU RI nomor 1000/PL.01.6-SD/06/KPU/VII/
Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengatakan, rapat evaluasi fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penilaian atas fasilitasi kampanye yang dilakukan KPU pada pemilu 2019.
“Intinya kegiatan hari ini bisa dijadikan sebagai ruang diskusi, untuk memberikan masukan kepada KPU, sehingga untuk fasilitasi kampanye selanjutnya. Jika ada kekurangan dan masukan nantinya akan kami lakukan di pilkada dan pileg ditahun berikutnya” sebutnya
Adapun permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yaitu adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan perundang undangan, APK yang difasilitasi KPU belum diambil oleh partai politik tertentu, paradigma peserta pemilu masih mengikuti pilkada sebelumnya.
Kendala-kendala lain adalah pemasangan APK masih tanggung jawab KPU yang seharusnya sudah tanggung masing-masing parpol, kewajiban pembersihan APK pada masa tenang tidak dilakukan oleh peserta pemilu dan adanya indikasi munculnya black campaign, isu sara, berita hoax dan money politics.
“Kampanye di Bangkalan kurang greget. Pelibatan anak usia di bawah umur dalam proses memilih masih banyak ditemui dan adanya proses pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan,” kata Mustain Sholeh selaku Ketua Bawaslu Bangkalan.
Dalam proses itulah dia berharap bisa memberikan masukan bagaimana untuk perbaiki fasilitasi kampanye tersebut. “Terutama membantu dalam memaksimalkan kekurangan kita selama ini,” jelasnya.
Hasin, Mata Bangkalan
