matamaduranews.com – Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan data kemiskinan yang dinilai masih bermasalah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal ini disampaikan saat menemui aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi BEM Sumenep (BEMSU), Kamis 17 April 2025 di Kantor DPRD Sumenep.
Menurut Mulyadi, banyak kasus ditemukan di lapangan, seperti warga yang sudah meninggal masih terdata sebagai penerima bansos, atau warga yang tidak layak justru tetap mendapat bantuan.
“Data itu harus objektif dan tepat sasaran. Kalau tidak, bantuan sosial bisa salah alamat,” ujarnya.
Disebutkan, Komisi IV DPRD selama ini telah rutin mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) agar serius memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bahkan, DPRD berencana menghadirkan Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH dan para pendamping sosial untuk menggali akar persoalan dari lapangan.
Mulyadi menekankan bahwa kesalahan data bukan hanya di tingkat Dinsos, tapi bermula dari input data di tingkat desa.
Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat, untuk turut mengawal proses perbaikan data kemiskinan ini.
“Kami akan turun langsung, tidak hanya duduk di ruang sidang. Ini soal keadilan untuk rakyat kecil,” tegasnya.
Rapat evaluasi bersama Dinsos dijadwalkan akan dilakukan setelah rapat paripurna DPRD. Diharapkan, solusi konkret bisa segera dilahirkan demi mewujudkan reformasi data kemiskinan di Kabupaten Sumenep. (bahri)
