Dari Masalembu ke Giligenting: Membaca Ulang Penanganan Narkoba di Madura
matamaduranews.com -Penemuan barang yang diduga narkotika jenis kokain seberat sekitar 27,83 kilogram di pesisir Pantai Pasir Putih Kahuripan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Senin sore 13 April 2026.
Menurut harga pasar dari info netizen: Dari jumlah temuan barang haram itu mencapai Rp 108 miliar. Dengan rincian harga per gram Rp 4 miliar. Kemudian kali 27 Kg= Rp 108 miliar.
Temuan ini, mengingatkan publik pada peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti Pulau Masalembu yang sempat menjadi lokasi temuan narkoba dalam jumlah besar. Meski selisih jumlah kilogram kontroversi. Dari semula 35 Kg pada akhir Mei 2025. Jumlah ini kemudian bertambah setelah adanya penyerahan tambahan oleh nelayan dan hasil penyelidikan lanjutan, menjadikan total Narkoba 52 kg.
Rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan: mengapa wilayah kepulauan Madura, khususnya di Kepulauan Sumenep, berulang kali menjadi tempat ditemukannya Narkoba dalam skala yang tidak kecil?.
Fenomena tersebut tampaknya tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa kebetulan atau insiden tunggal. Ada konteks geografis dan sosial yang membuat wilayah kepulauan memiliki kerentanan tertentu.
Seperti diketahui, Kabupaten Sumenep dikenal sebagai daerah dengan jumlah pulau yang cukup banyak dan garis pantai yang panjang. Aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada laut menjadikan mobilitas perahu dan kapal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dalam kondisi seperti itu, pengawasan terhadap setiap titik pesisir tentu tidak selalu mudah dilakukan secara terus-menerus.
Wilayah kepulauan secara alamiah memiliki karakter terbuka. Laut menjadi jalur penghubung utama antarwilayah, sekaligus menjadi ruang yang sulit diawasi sepenuhnya.
Jalur-jalur laut di sekitar Madura berada di antara rute pelayaran yang menghubungkan beberapa wilayah besar di Indonesia.
Posisi ini memberikan keuntungan dari sisi ekonomi dan mobilitas, tetapi pada saat yang sama juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan aktivitas ilegal.
Dalam praktiknya, jaringan peredaran narkotika sering memanfaatkan wilayah yang relatif sepi pengawasan untuk menyimpan atau memindahkan barang sebelum didistribusikan ke tempat lain.
Temuan narkotika di pesisir pantai sering kali menunjukkan bahwa barang tersebut bukan berasal dari aktivitas produksi lokal.
Dalam banyak kasus, barang ditemukan dalam kemasan tertentu dan dalam jumlah besar, yang menunjukkan adanya sistem distribusi yang terorganisir.
Situasi seperti ini menguatkan dugaan bahwa wilayah kepulauan lebih sering berperan sebagai titik persinggahan atau jalur lintasan, bukan sebagai pusat produksi. Barang bisa saja sengaja diturunkan sementara, menunggu penjemputan, atau bahkan terdampar akibat gangguan cuaca atau perubahan rencana distribusi.
Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kehidupan yang bergantung pada hasil laut sering kali dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan fluktuasi pendapatan.
Dalam situasi tertentu, kerentanan ekonomi dapat dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk melibatkan individu dalam aktivitas yang berisiko, meskipun tidak selalu dengan pemahaman penuh tentang konsekuensinya.
Sementara masyarakat lokal justru menjadi pihak yang pertama kali menemukan dan melaporkan kejadian-kejadian semacam ini, sebagaimana yang terjadi dalam kasus di Giligenting dan Masalembu.
Peran masyarakat dalam melaporkan temuan mencurigakan menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang cukup baik. Hal ini memberi pesan bahwa upaya pencegahan peredaran narkoba tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial. Tanpa dukungan masyarakat, banyak kejadian di wilayah pesisir kemungkinan tidak akan terdeteksi sejak awal.
Rangkaian temuan narkoba di beberapa pulau dalam waktu yang relatif berdekatan dapat dibaca sebagai indikasi adanya jalur distribusi yang berulang digunakan. Jalur yang sama cenderung dipilih kembali apabila dianggap aman atau minim risiko.
Dalam konteks ini, wilayah kepulauan dengan akses laut terbuka dan pengawasan terbatas menjadi lokasi yang logis untuk digunakan sebagai titik transit. Pola semacam ini bukan hanya terjadi di Madura, tetapi juga di berbagai wilayah kepulauan lain di Indonesia.
Karena itu, penting untuk melihat persoalan ini dalam perspektif yang lebih luas. Penanganan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan setelah barang ditemukan.
Upaya pencegahan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, termasuk penguatan pengawasan wilayah laut, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem pemantauan.
Di saat yang sama, pemberdayaan masyarakat pesisir tetap menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang.
Peristiwa di Giligenting pada akhirnya dapat dipahami sebagai pengingat bahwa wilayah kepulauan memiliki peran strategis sekaligus kerentanan yang nyata. Posisi geografis yang terbuka membawa peluang, tetapi juga menghadirkan risiko.
Selama jalur laut tetap menjadi ruang mobilitas yang luas dan sulit diawasi sepenuhnya, potensi penyalahgunaan oleh jaringan kriminal akan selalu ada.
Karena itu, kewaspadaan bersama dan penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. (*)
*pengamat hukum dan kebijakan lokal Sumenep.
