Berita UtamaPolitik

Ahmad Juhairi: Kabupaten Kepulauan Sumenep Harus Hadirkan Keadilan Pembangunan, Bukan Sekadar Ganti Nama

×

Ahmad Juhairi: Kabupaten Kepulauan Sumenep Harus Hadirkan Keadilan Pembangunan, Bukan Sekadar Ganti Nama

Sebarkan artikel ini
Kabupaten Kepulauan Sumenep
Ahmad Juhairi, MFil, Politisi NasDem asal Pulau Masalembu mengapreasiasi wacna Kabupaten Kepulauan Sumenep yang digagas Pemkab Sumenep.

Wacana Kabupaten Kepulauan Sumenep tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif. Perubahan status itu harus menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai ketimpangan pembangunan.

Begitu disampaikan Anggota DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi merespon gagasan Pemkab Sumenep untuk mengubah Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep.

Legislator asal Kepulauan Masalembu itu menegaskan, esensi perjuangan Kabupaten Kepulauan Sumenep harus menghadirkan keadilan pembangunan melalui kebijakan afirmatif di sektor transportasi laut, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik.

“Bagi masyarakat kepulauan, Kabupaten Kepulauan bukan sekadar perubahan nomenklatur. Yang lebih penting adalah keberpihakan kebijakan terhadap wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan,” ujar Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) itu kepada Mata Madura, Sabtu (18/7/2026).

Juhairi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mulai menyusun naskah akademik sebagai bagian dari proses perubahan nomenklatur. Namun, menurutnya, ikhtiar tersebut harus dibangun di atas kajian yang komprehensif, dukungan seluruh elemen masyarakat, serta komunikasi politik yang kuat dengan pemerintah pusat dan DPR RI.

BACA JUGA :  Eks Kasek SD di Kangean Klarifikasi Terkait Berita Dugaan Penggelapan BOS Afirmasi SD

Politisi NasDem ini juga mengingatkan agar pembahasan tidak terjebak pada aspek administratif semata. Menurutnya, yang harus diperjuangkan adalah lahirnya afirmasi anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur laut, peningkatan konektivitas antarpulau, serta pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan.

Sebagai wakil rakyat dari Masalembu, Juhairi menyatakan siap mengawal setiap langkah yang mampu memperkecil disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya disuguhi narasi besar tanpa arah kebijakan yang jelas.

“Kabupaten Kepulauan bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat kepulauan Sumenep,” tegasnya. (bah)

Tinggalkan Balasan