SAYA kaget. Benar-benar kaget.
Suara Pak Dewan kembali terdengar nyaring. Menyampaikan uneg-uneg warga. Hasil reses di daerah pemilihannya.
Tak seperti biasa Pak Dewan Sumenep bersuara bernada kritis. Biasanya yang terdengar hasil pembahasan Raperda ha he hu yang menghabiskan anggaran hampir sekian miliar.
Saya rindu suasana seperti itu.
Sudah lama rasanya tidak mendengar suara warga disalurkan. Meski baru sebatas rangkaian kalimat di ruang paripurna DPRD Sumenep, Jumat, 10 Juli 2026.
Reses yang berlangsung pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 menjadi momentum penting. Saat para wakil rakyat kembali mendengar langsung denyut persoalan di akar rumput.
Hasilnya dibawa ke ruang sidang.
Tujuh fraksi bergantian menyampaikan catatan kritis. Sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan strategis yang diharapkan segera diakomodasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam arah pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra-PKS membuka perhatian pada ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Masalahnya masih itu-itu juga. Listrik. Infrastruktur. Transportasi laut. Layanan kesehatan.
Bagi fraksi ini, pemerataan pembangunan mustahil tercapai tanpa pemerataan akses energi. Karena itu, kepulauan harus mendapat perhatian yang lebih serius.
Mereka juga mengangkat persoalan sektor agraris dan maritim. Distribusi pupuk bersubsidi yang masih langka. Bantuan alat mesin pertanian yang terbatas. Hingga kebutuhan solar bersubsidi bagi nelayan.
Nada serupa datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Mereka meminta pemerintah bergerak cepat menghadapi bencana kekeringan tahunan yang terus berulang di Manding, Pasongsongan, Rubaru, Talango, dan sejumlah wilayah lain.
Solusi jangka panjang seperti pembangunan embung dan pipanisasi air bersih dinilai sudah tidak bisa lagi ditunda.
PAN juga menyoroti buruknya drainase perkotaan yang berdampak pada kerusakan jalan.
Di bidang pendidikan, mereka mengangkat persoalan belasan ribu anak putus sekolah akibat faktor ekonomi.
Mereka mendesak optimalisasi Sekolah Rakyat, perluasan beasiswa, serta pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai amanat undang-undang.
Fraksi PDI Perjuangan memilih pendekatan yang lebih rinci.
Mereka membedah kebutuhan delapan daerah pemilihan agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran.
Untuk Dapil I dan II, prioritasnya pengaspalan jalan dan peningkatan voltase listrik PLN.
Di Dapil III dan IV, usulan diarahkan pada pelebaran jalan menuju Asta Tinggi, penyediaan mobil ambulans, serta pembukaan akses jalan baru di kawasan strategis.
Sementara Dapil V, VI, dan VII didominasi kebutuhan bantuan alat tangkap nelayan, pembangunan Jalan Usaha Tani, serta penanganan kelangkaan BBM.
Khusus Pulau Masalembu, Fraksi PDIP mengapresiasi perbaikan jalan utama yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Namun, mereka tetap menitipkan aspirasi warga. Percepatan penyediaan listrik tenaga surya dan pembangunan fasilitas olahraga bagi pemuda.
Fraksi Partai Demokrat merangkum hasil reses dalam tiga pilar.
Pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan. Peningkatan kualitas layanan dasar. Penguatan ekonomi kerakyatan.
Demokrat mendesak optimalisasi jadwal pelayaran antarpulau serta penataan fasilitas dermaga dan tambatan perahu.
Di bidang kesehatan, mereka menyoroti kekosongan obat di sejumlah puskesmas pelosok dan rumitnya sistem rujukan BPJS.
Di sektor ekonomi, Demokrat mendorong fasilitasi legalitas usaha UMKM secara gratis, mulai dari NIB hingga sertifikasi halal, sekaligus pembangunan pusat promosi produk lokal.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membawa suara petani, tokoh agama, dan perangkat desa.
PPP menyoroti kerusakan parah jalan poros Pulau Kangean, khususnya ruas Cellong menuju Pajanangger, serta jalur Gapura-Dungkek yang masih minim penerangan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, PPP meminta revitalisasi pasar-pasar tradisional yang kerap becek saat musim hujan.
Mereka juga mengusulkan pasar khusus komoditas hasil tani di Rubaru dan Guluk-Guluk agar harga produk pertanian lebih stabil.
PPP turut mengangkat persoalan kepegawaian.
Mereka mendesak pemerintah daerah segera merumuskan strategi menghadapi pembatasan ruang fiskal 30 persen untuk belanja pegawai sebagai dampak UU HKPD.
Tujuannya jelas. Menjamin kesejahteraan dan masa depan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aspirasi dari kepulauan terluar kembali disuarakan Fraksi Partai NasDem.
NasDem meminta Dinas Pertanian bertindak tegas terhadap kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Masalembu.
Selain pembangunan jaringan listrik oleh PT PLN, mereka juga merekomendasikan percepatan pembangunan pos keamanan laut terpadu oleh TNI AL dan Polri.
Langkah itu dinilai penting untuk memberantas penggunaan alat tangkap ilegal yang merusak ekosistem laut.
Di wilayah daratan, perbaikan jalan Bluto-Sera Timur menjadi prioritas.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengawali laporannya dengan menyampaikan duka cita atas wafatnya anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PDIP, almarhum Abd. Rahman.
Memasuki substansi reses, PKB merangkum lima persoalan besar daerah.
Infrastruktur dasar. Akses air bersih. SDM pendidikan dan keagamaan. Ekonomi kerakyatan. Jaminan sosial.
PKB mengingatkan pemerintah agar tidak lagi menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan klasik untuk menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
PKB juga mendorong seluruh OPD segera melakukan verifikasi teknis terhadap setiap usulan hasil reses agar dapat dipetakan skema penganggarannya.
Baik melalui APBD Kabupaten, bantuan keuangan Provinsi, maupun APBN.
Pada akhirnya, seluruh penyampaian hasil reses ini bermuara pada satu harapan.
Aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan sidang.
Tetapi benar-benar diintegrasikan oleh Pemkab Sumenep bersama Bappeda ke dalam RKPD dan KUA-PPAS.
Sebab, pembangunan tidak lahir dari pidato.
Pembangunan lahir ketika suara warga benar-benar berubah menjadi kebijakan.
Itulah yang hari itu, setidaknya, kembali terdengar di ruang paripurna.
