matamaduranews.com–BANGKALAN-Besaran pendapatan anggota DPRD Bangkalan, antara gaji dan tunjangan serta uang saku kunjungan kerja (Kunker) mendapat perhatian para pengamat Bangkalan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Jimhur Saros, Pengamat Politik Bangkalan menilai, hasil kegiatan Kunker anggota DPRD Bangkalan selama ini masih belum terasa. Dia mengaku belum ada sesuatu ilmu dan inovasi yang baru dari hasil kegiatan Kunker untuk kota Bangkalan.
“Kebanyakan Kunker anggota dewan di Bangkalan hanya sekedar jalan-jalan. Hanya menghabiskan APBD saja. Mereka tidak mengerti apa yang akan di dalami,” terang Jimhur kepada Mata Madura, Senin (9/9/2019).
Dalam amatan Jimhur, mayoritas anggota DPRD Bangkalan kurang paham apa yang akan dikerjakan. Faktornya, kata Jimhur, saat pencalonan di legislatif, yang menjadi rujukan bukan pada visi, misi dan program. Tetapi lebih merujuk pada faktor X agar terpilih menjadi anggota dewan.
“Mereka tergerus oleh arus budaya money politik. Saya kurang begitu yakin kepada dewan Bangkalan saat ini. Kondisi keilmuwan, latar belakang pendidikan serta pengalaman, masih belum terbukti membela kepentingan masyarakat secara nyata,” ucapnya.
Saran dari Jimhur agar kinerja dewan ke depan biar terasa, perlu bekal skill. Baik melalui pendidikan khusus seperti diklat atau seminar. Agar dalam membuat Perda tak bertentangan dengan peraturan di atasnya. “Seperti ada beberapa perda di Bangkalan yang ditolak karena bertentangan dengan pusat,” cerita Jimhur.
Jimhur berharap, para anggota dewan Bangkalan bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan bekerja untuk kepentingan pribadi, partai atau penguasa.
Pengamat Kebijakan Publik Bangkalan, Abdurrahman Tohir berharap, anggaran Kunker anggota DPRD Bangkalan lebih terbuka agar tidak selalu menjadi sorotan publik.
Keterbukaan maksud Abdurrahman adalah kegiatan Kunker selama ini selalu tidak jelas. “Ketidakjelasan karena anggaran yang besar tapi hasil dari representasi Kunker tidak disampaikan ke publik. Disini akar masalahnya,” terang mantan anggota Banggar DPRD Bangkalan ini, kepada Mata Madura.
Bentuk transparan anggaran Kunker dimaksud Abdurrahman, berupa publis ke media atau live streaming ketika kegiatan Kunker dewan berlangsung. “Biar ngerti siapa saja yang ikut Kunker. Dan masyarakat Bangkalan faham apa yang dibahas dalam Kunker itu,” jelasnya.
Abdurrahman memberi contok mensinergikan kebutuhan Bangkalan dengan kegiatan Kunker. “Misalnya soal pariwisata, ekonomi atau budaya. Hal ini kan harus jelas dan hasil setelah Kunker harus jelas untuk kebutuhan apa di Bangkalan,” tambah anggota DPRD Bangkalan periode 2014-2019.
Sepengetahuan Abdurrahman, kegiatan Kunker DPRD Bangkalan setiap tahun sebanyak 7-8 Kunker khusus tiap komisi. Lain lagi jika berkaitan dengan kegiatan Banggar dan Pansus. Volume Kunker bisa bertambah.
Sebagaimana diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD Bangkalan sekitar 38 juta. Anggaran itu, masih belum termasuk tunjangan perlengkapan, seperti Bamus, Banggar, Komisi dan Fraksi. Jika ditotal, bisa mencapai Rp 40 juta. Lain uang saku dari Kunker.
Syaiful, Mata Bangkalan