matamaduranews.com–SUMENEP-Ratusan kontraktor Sumenep resah. Penyebabnya, uang pembayaran proyek yang mereka kerjakan tak terbayar hingga tutup anggaran 2019.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dari penulusuran Mata Madura, mayoritas pekerjaan proyek yang belum terbayar ada di DPU Bina Marga dan DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, Sumenep.
Total nilai pekerjaan yang belum terbayar mencapai puluhan miliar rupiah. Karena nilai tiap pekerjaan itu, bernilai di atas Rp 1 miliar hasil LPSE 2019.
Bahkan, ada satu kontraktor yang memiliki pekerjaan Rp 7 miliar, belum terbayar sama sekali. Termasuk agen penyalur bahan proyek yang mencapai Rp 20 miliar juga tak terbayar.
Awal gagal bayar uang proyek itu baru diketahui Kamis pagi (2/1/2020). Ratusan kontraktor kaget saat akan mengambil uang termin proyek di Bank Jatim. Saldo di rekening perusahaan nihil transferan dari termin proyek.
Para kontraktor Sumenep itu ramai-ramai mendatangai dua kantor PU Sumenep. Mereka menanyakan dasar gagal pembayaran termin.
Kepala DPU Bina Marga, Eri Susanto kaget mendapat kabar gagal bayar dari ratusan kontraktor. Eri tak menyangka Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari DPU Bina Marga ke BPPKA untuk pengajuan pembayaran termin tak berhasil.
Eri berdalih, pengajuan SPP ke BPPKA berdasar surat rekomendasi Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim untuk pembayaran pekerjaan proyek hingga 31 Desember 2019.
Atas pengaduan kontraktor itu, Kadis Eri melakukan berbagai koordinasi. Hanya saja, hingga Jumat sore (3/1/2020) belum ada jawaban pasti alasan gagal bayar termin untuk ratusan kontraktor itu.
Mata Madura berupaya konfirmasi ke Kepala BPPKA Sumenep, Rudi Yuyianto. Terlihat Rudi seakan menghindar. Tak mau menemui Mata Madura.
Jumat siang (3/1/2020), Mata Madura berupaya menemui Rudi di ruang kerjanya. Melalui ajudan disampaikan maksud kedatangan Mata Madura.
Sesaat kemudian, Rudi keluar ruangan bersama stafnya minta waktu untuk menghadiri rapat di BKSDM. Ditunggu hampir dua jam hingga banyak staf kantor pulang, Rudi juga tak kunjung kembali.
Mata Madura mencari tahu rapat yang dihadiri Rudi di kantor BKSDM. Dari pengakuan Kepala BKSDM, Abd. Majid, Jumat sore tidak ada agenda rapat di BKSDM.
Kejangggalan pembayaran termin proyek puluhan miliar itu akhirnya mulai terkuak.
Dari sejumlah pengakuan kontraktor, pengajuan SPP termin proyek dari Disperindag tanggal 31 Desember ternyata berhasil keluar SP2D (Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana) dari BPPKA Sumenep.
“Uang proyek Pasar Lenteng dan proyek pasar lain bisa keluar. Padahal, pengajuan dari Disperindag tertanggal 31 Desember. Ini ada apa?,” ucap Hendri, salah satu kontraktor yang mengeluh kepada Mata Madura.
Hendri mengeluh karena banyak tagihan pembayaran dari suplier dan pekerja yang menyita dirinya. Ditambah bunga bank sebagai modal kerja dari pinjaman Kepres di Bank Jatim juga akan terus beranak pinak.
Hendri berharap problem gagal bayar puluhan miliar uang proyek kepada ratusan kontraktor segera teratasi. Agar kontraktor tak jadi korban ambisi inovasi yang tak siap.
“Ini ada apa. Sejak Kepala BPPKA yang baru kok jadi begini. Rekomendasi Pak Bupati tak diindahkan. Ini bencana besar bagi dunia kontraktor Sumenep,” terang Hendri saat ngobrol di warung kopi Bina Marga, Jumat sore.
Hambali Rasidi
