matamaduranews.com–SUMENEP-Ratusan perawat Ponkesdes se-Kabupaten Sumenep yang tergabung Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumenep, meluruk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat (6/12/2019) siang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kedatangan ratusan perawat ke Kantor Dewan itu guna menyampikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 5656 TGL.29 APRIL 2019.
Ketua PPNI Sumenep, Nur Insan mengungkapkan, para perawat yang dikontrak pemerintah daerah menggunakan dana sharing provinsi sebesar 50 persen meminta diperlakukan sama seperti halnya bidan.
“Kami ke sini hanya mau audiensi untuk teman-teman perawat kontrak supaya dapat perlakuan sama oleh pemerintah kabupaten,†ungkapnya.
Menurut Nur Insan, tugas perawat sama seperti halnya bidan, yakni satu desa satu perawat. Karena itu, mereka ingin perlakuan yang sama dari Pemkab Sumenep untuk menjadikan PNS tanpa ada tes (ujian) seperti yang dilakukan pemerintah pada bidan.
“Kedatangan ke DPRD ini berharap agar wakil rakyat bisa juga memberikan tekanan, atau dorongan terhadap pemerintah supaya ke depan perawat kontrak dapat perlakuan yang sama seperti profesi yang lain,†tuturnya.
Namun tak lama setelah orasi, Koordinator Ponkesdes diizinkan masuk ke ruangan Komisi IV DPRD untuk melakukan audiensi. Sayangnya, sampai di ruangan, pimpinan komisi, Rozah Ardhi Kautsar tidak terlihat.
Selai itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Agus Mulyono juga terlihat. Padahal menurut salah satu perawat yang ikut berdemo, DPRD Sumenep sudah mengirim surat.
“Tapi gak ada, gak datang,†ungkap perawat itu.
Rafiqi, Mata Madura
