matamaduranews.com–SUMENEP-Saat memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 25 November. Ada kabar pilu dari sejumlah guru sertifikasi di naungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Jawa Timur.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Para guru swasta itu, uang sertifikasi yang mesti diterima tak terbayar sejak 2018. Jika ditotal uang sertifikasi guru yang terutang mencapai Rp 6 miliar.
Soal tunggakan hak guru dari sertifikasi ini bukan kali ini saja.
Dari penelusuran Mata Madura, pembayaran nunggak untuk guru sertifikasi di lingkungan Kemenag Sumenep sudah berlangsung beberapa tahun lalu.
Pola pembayaran tahun ini bakal dibayar tahun depan. Begitu seterusnya.
Sementara dana sertifikasi guru itu berasal dari APBN. Tidak diketahui pasti, apakah penggunaan anggaran dari APBN itu menggunakan tahun jamak alias pengalokasian anggaran melewati tahun anggaran.
Bagaimana respon Kementerian Agama Sumenep?
Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Sumenep, Mohamad Tawil kepada media mengaku utang piutang dengan para guru sertifikasi di lingkungannya sebenarnya sudah terbayarkan.
Hanya saja ada keterbatasan keuangan dari pusat. Sehingga ada bayaran guru sertifikasi yang belum terbayarkan.
“Memang ada tiga bulan di tahun 2018 itu yang belum terbayar. Kalau yang tahun 2013 sudah terbayar,†katanya kepada media yang menemuinya, Senin (25/11/2019).
Tawil menyebut, sejatinya utang piutang ke guru sertifikasi itu murni karena keterbatasan anggaran dari Kemenag Pusat. Kemenag Sumenep, kata dia, hanya menjalankan ketentuan dari pusat.
“Jadi memang semua keuangan sertifikasi itu dari pusat. Kalau uang ada dari pusat, kita cairkan sesuai ketentuan,†jelasnya.
Kemenag Sumenep, tambah Tawil telah melakukan sejumlah upaya guna melunasi tunggakan pembayaran kepada para guru sertifikasi itu. Opsi apa yang ditempuh, Tawil tak menjelaskan. Hanya Tawil meminta para guru sertifikasi untuk bersabar.
“Tunggu saja, sabar. Semua PNS juga belum dibayar. Kemungkinan besar akhir 2019 ini terbayar,†pungkasnya.
Rusydiyono, Mata Madura
