matamaduranews.com-Kapasitas kapal penyeberangan yang melayani rute dari Pelabuhan Kalianget dan Jangkar ke Pulau Sapudi menjadi keluhan warga. Sebab, banyak penumpang yang tak kebagian tiket karena pemberlakuan manifest. Juga banyak sepeda motor atau mobil pribadi atau mobil barang yang tertolak karena daya muat tak Selandia dengan animo penumpang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pada Sabtu, 2 Agustus 2025, wartawan Mata Madura melihat penumpang kesulitan masuk ke area kapal karena jejeran sepeda motor yang memenuhi dek kapal. Tak sedikit kendaraan roda dua juga harus tertolak karena kapal tak mampu menampung.
Foto yang diperoleh Mata Madura Sabtu pagi itu, memperlihatkan sejumlah penumpang terpaksa duduk di tangga karena kursi dan kamar penumpang penuh sesak.
Penumpang Kecewa
Dari jadwal kapal yang hanya beroperasi dua hari sekali semakin menyulitkan warga. Banyak penumpang kecewa jika tak bisa terangkut kendaraannya.
Ini dialami oleh Junaidi, warga Kabupaten Sampang saat hendak ke tanah kelahiran di Pulau Sapudi. Dia mengaku sulit mendapat informasi jadwal kapal secara real-time. Terkadang jadwal rutin kapal itu berubah jika ada sesuatu. Misal salah satu kapal di-dok.
Selain jadwal kapal yang sulit diakses. Junaidi juga kecewa atas pemesanan tiket mobil jika dilakukan manual. “Saya jauh jauh dari Sampang ke Kalianget. Hanya untuk pesan tiket mobil. Apa tak ada cara lain,’ curhat Junaidi kepada Mata Madura, suatu waktu.
Sebelumnya, Akhmadi, aktivis asal Pulau Sapudi, bersuara lantang atas kegelisahan warga. Ia menyebutkan, pembatasan manifes tanpa solusi yang seimbang hanya akan menambah penderitaan masyarakat kecil.
“Kalau memang mau diberlakukan manifes ketat oleh Syahbandar, ya armadanya harus diganti yang lebih besar. Ini menyulitkan masyarakat Sapudi,” tegas Akhmadi, Selasa (1/7/2025), seperti diberitakan sebelumnya di media ini.
Akhmadi bercerita, kapal rute Sapudi Jangkar dan Kalianget bemanifes 300 penumpang. Dengan batas maksimal manifes 300 orang, praktis tidak ada ruang tersisa bagi penumpang tambahan, apalagi kendaraan seperti sepeda motor dan mobil.
Akhmadi mengaku telah mengirim video ke pihak terkait baik ke pemangku kekuasaan di Sumenep maupun ke koleganya di Jakarta dan Surabaya. Dia ingin menginformasikan gambaran situasi pelabuhan Tarebung pasca pembatasan manifes diberlakukan.
“Kita tidak menolak aturan. Tapi kasihan masyarakat, harus menunggu berhari-hari hanya karena kapal kecil dan pembatasan manifes,” tambahnya.
Karena itu, warga dan aktivis Sapudi mendesak pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan dan pihak Syahbandar, agar mengevaluasi kebijakan transportasi laut ke Sapudi. Mereka meminta agar kapal yang beroperasi diganti dengan yang lebih besar atau minimal ditambah armadanya agar mampu memenuhi kebutuhan warga kepulauan.
Transportasi Laut adalah Urat Nadi Warga Sapudi
Pulau Sapudi merupakan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada moda transportasi laut. Kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan kapal.
Sayangnya, keterbatasan armada yang ada dan kebijakan pembatasan manifes justru menjadi penghambat mobilitas masyarakat.
“Kalau Syahbandar tetap batasi penumpang tanpa solusi, maka masalah akan terus berulang. Harus ada evaluasi menyeluruh dan penggantian armada yang lebih layak,” pungkas Akhmadi.
Situasi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan pusat bahwa pelayanan dasar, termasuk transportasi laut di wilayah kepulauan, harus dijadikan prioritas, bukan sekadar urusan teknis yang menyulitkan rakyat. (adi)
