matamaduranews.com–BANGKALAN– SMAN 1 Bangkalan, Madura kedapatan melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Komisi D DPRD Bangkalan bersama anggotanya, Kamis (8/7/2021) datang ke SMAN 1 Bangkalan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!H. Nur Hasan, Ketua komisi D DPRD Bangkalan melihat aktivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara tatap muka.
“Tanggal 3 – 20 Juli ada pemberlakuan PPKM Darurat. Ini sudah berjalan 6 hari. Kenapa PPDB di SMAN 1 masih tatap muka. Ini kan menyalahi aturan baik aturan Presiden, Gubernur dan Bupati. Kita minta sementara ditutup, karena melanggar aturan PPKM Darurat,” ujar Nur Hasan saat melakukan sidak.
“Ini SMAN 1 Bangkalan kok malah buka PPDB tatap muka pada siswa. Informasi ini kami dapat keluhan dari wali siswa dan media sosial. Informasinya dari kemarin, tapi kami tindak lanjuti saat ini,” paparnya.
Kata Nur Hasan, lokus SMAN 1 Bangkalan berada di wilayah Bangkalan. Komisi D wajib mengingatkan.
“Jadi kalau Ibu melaksanakan kegiatan tatap muka dalam waktu PPKM Darurat. Kami melihatnya kurang elok. Siapapun menurut kami, apalagi statusnya ASN, maka harus patuh pada aturan Presiden, Gubernur dan Bupati,” jelas Nur Hasan kepada Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Bangkalan.
Nur Hasan bercerita, jika saat ini masyarakat kecil tidak punya kepastian hidup. Para pedagang tutup sampai pukul 20.00 WIB. Pasar sepi dan kegiatan dibatasi. Jika tidak berjualan mereka tidak bisa bertahan hidup.
“Terus terang, jika saya masih melihat lanjutan PPDB secara offline di SMAN 1. Rasanya kami mencidrai keadilan rakyat kecil. Maka kami minta, untuk cabang Dinas Provinsi Jatim agar dievaluasi kembali untuk kebijakannya. Hal ini tidak lain kami hanya ingin patuh pada aturan,” papar Nur Hasan.
Kepala sekolah SMAN 1 Bangkalan, Dra. Siti Maria Ulfa menanggapi masukan dari Komisi D DPRD Bangkalan. Dirinya menjelaskan jika saat ini kondisi di SMAN 1 Bangkalan kebingungan.
“Di tahun ajaran baru ini, alhamdulillah kami didatangi Komisi D DPRD Bangkalan. Mohon maaf atas kesalahan kami kepada Bupati Bangkalan, DPRD Bangkalan, masyarakat dan wali siswa. Kami mengakui kesalahan kami,” tuturnya di hadapan rombongan Komisi D.
Maria Ulfa menambahkan, jika proses PPDB sudah selesai. Saat ini yang kami lakukan secara tatap muka adalah mendata ulang para siswa baru.
“Di SMAN 1 Bangkalan ini ada siswa unggulan. Jadi kami perlu mendata kembali siswa yang sudah mendaftar secara online untuk didata secara offline. Tanggal 12 Juli para siswa baru, sudah masuk pada pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Dan para siswa sudah ada pembagian kelas. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami kebingungan,” paparnya.
Maria Ulfa meminta saran, pada Komisi D DPRD Bangkalan, “Kami mohon saran bapak bagaimana kami melangkah?,” tanya Maria Ulfa.
“Hentikan terlebih dahulu dan tolong menahan diri sampai tanggal 20 Juli. Sampai menunggu situasi kondusif,” arahan dari Nur Hasan.
Nur Hasan menambahkan, seluruh sekolah baik SD, SMP dan khususnya SMA dan SMK di Bangkalan, perihal rangkaian pendaftaran siswa baru semua harus tunduk pada aturan PPKM darurat.
“Jika melanggar aturan PKKM Darurat. Maka semua instansi tersebut tidak patuh pada aturan Presiden, Gubernur lebih-lebih aturan Bupati,” tutupnya.
Syaiful, Mata Madura
